Update Artikelilmiah: 25235

VINA YULIANTIKA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Permohonan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Dua Kali  Oleh Mary Jane Dalam Tindak Pidana Narkotika
( Tinjauan Yuridis Surat Penetapan Nomor 02/Pid.Pk/2015/Pn.Smn)

Oleh :
Vina Yuliantika 
E1A115028

ABSTRAK 
Peninjauan kembali hanya dapat diajukan sekali  seperti yang diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Pasca Pasal 268 ayat (3) KUHAP di judicial review dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari sekali dalam perkara pidana. Mahkamah Agung di penghujung tahun 2014 mengeluarkan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali saja dan terbatas pada ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2009. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peninjauan kembali kedua kali yang diajukan Mary Jane bertentangan atau tidak sesuai dengan asas dalam hukum acara pidana meliputi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas litis finiri oportet. Dalam peradilan pidana menghendaki adanya suatu peradilan yang tidak berlarut-larut, bertele-tele, membebani terpidana dengan biaya yang dikeluarkan dan setiap perkara harus ada akhirnya dimana tidak ada upaya hukum yang diajukan lagi. Pertimbangan Mahkamah Agung tidak menerima permohonan peninjauan kembali kedua Mary Jane mengacu kepada SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 10 Tahun 2009 bahwa peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari sekali apabila ada dua atau lebih putusan yang saling bertentangan satu sama lain.

Kata kunci : Upaya Hukum, Peninjauan Kembali, Sistem Peradilan Pidana.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The Second Judicial Review Pl ea Which Was Filed Mary Jane In Narcotic Crime
 (Judicial Review Of Decree Court Number 02/Pid.Pk/2015/Pn.Smn)

By :
Vina Yuliantika 
E1A115028

ABSTRACT
The attempt for judicial review can only by submitted once as stipulated in Article 268 paragraph (3) of the criminal procedure code. Article 268 paragraph (3)of the criminal prosedure code in a judicial review and granted by contitutional cpurt with the issuance of the constitutional court verdict, number 34/PUU-XI/2013 stating that judicial review can be submitted more than one in a criminalcase. The supreme court at the end of 2014 issued the Republic Indonesia Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 stating judicial review cpuld only be submitted once and is limited to the provisions of Circular of the Supreme Court of the Republic of Number 10 of 2009. Mary Jane submitted a request for judicial review based on contititional court verdict number 34/PUU-XI/2013 but was rejected by the supreme court with the issuance of decree letter number 02/pid.pk/2015/Pn.Smn by the chairperson of the Sleman district court.

Thr approach method used in this study is a normative judicial review approach. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The second judicil review subminteed by Mary Jane was contradictory or not in accordance with the principles in criminal prosedural law covering fast, simple and low cost judicial principles and the principle of litis finiri oportet. In criminal justice requires a trial that is not protected, long winded, burdends the convict with the costs incurred and each case must end in which there are no legal remeides submintted again. The consideration of the supreme court did not accept the second judicial review request by Mary Jane referred to Circular of the Supreme Court of the Republic of Number 7 Of 2014 and Circular of the Supreme Court of the Republic of number 10 of 2009 that the judcial review could subintted more than omce if there were two or more conflicting.

Kata kunci : Legal Attempt, Review, Criminal Justice System.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman