Update Artikelilmiah: 25212

ALDIAN KUKUH TRISETYADI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena akan berakibat pada dinyatakan batal atau tidak sahnya KTUN. Salah satu kasus mengenai pembatalan KTUN, terdapat dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 237/G/2015/PTUN-JKT. Dalam hal ini Penulis tertarik meneliti prosedur pemberhentian Kepala Kejaksaan Negeri dan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek wewenang, substansi, prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data primer berupa putusan pengadilan dan data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literatur.
Dalam hasil penelitian diketahui bahwa, Pertama, Prosedur pemberhentian dari jabatan Kepala Kejaksaan Negeri terdapat dalam aturan baku yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-049/A/J.A/12/2011. Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan surat keputusan Tata Usaha Negara dari segi prosedur dan segi substansial penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kepastian hukum, asas pofesionalitas dan asas proposionalitas. 
Menurut Penulis bahwa prosedur pemberhentian dari jabatan Kepala Kejaksaan Negeri harus melalui prosedur rapat Baperjakat sebelum memberhentikan dari jabatannya dan dipindahkan ke jabatan baru. Dari segi pertimbangan hukum hakim, penulis sepakat dengan pendapat hukum hakim dalam segi procedural dan substansi. Apabila dari segi AUPB melanggar asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas proposionalitas.

Abtrak (Bhs. Inggris)

CANCELATION OF ATTORNEY GENERAL’S DECREE ABOUT THE DISMISSAL OF THE HEAD OF STATE PROSECUTOR’S OFFICE OF PONTIANAK
(Study of State Administrative Verdict Number 237/G/2015/PTUN-JKT)
By:
ALDIAN KUKUH TRISETYADI
E1A013243
ABSTRACT
	The validity of the State Administrative verdict has to be corresponding with the law and the government general principles because it consequences with the State Administrative Verdict. One of the case in which the Verdict of the State Administrative is canceled can be found in the Jakarta State Administrative Verdict Number 237/G/2015/PTUN-JKT. Thus, the researcher is interested in doing the research on the procedure of the dismissal of the head of State Prosecutor’s Office and about the judge legal decision on judging the validity of the Court Ruling of the object of dispute from the aspects of authority, substance, procedure, and the appropriate Government General Principles.
	In answering the problem above, normative juridical research method is used, with legislation, conception, and analysis approaches. The data used is primary data and secondary data in the form of Legislation and other supporting literatures.
	From the result of the analysis, it is founded that: First, the procedure for the dismissal of the Head of State Prosecutor’s Office is included in the legal rule which is arranged in the Attorney General’s Decree Number: PER-049/A/J.A/12/2011. Second, the judge legal decision on judging the validity of the Court Ruling of the object of dispute by the defendant is contradictory to the Legislation and appropriate Government General Principles, especially on the principle of legal certainty, the principle of professionalism, and the principle of proportionality.
	According to the researcher, the procedure of dismissal from the position of the Head of State Prosecutor’s Office have to gone through BAPERJAKAT meeting before the dismissal from the position and before displacement to new position. From the aspect of legal decision, the researcher coincides with the judge legal opinion on the aspects of procedural and substance. Then, from the aspect of AUPB, it is founded that it contravene with the principle of legal certainty, the principle of professionalism, and the principle of proportionality.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman