Update Artikelilmiah: 25175

BINTANG KURNIASIH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
Penelitian dengan judul “Konflik Politik Desa dan Supra Desa Studi Kasus Penentangan Paguyuban Wirapraja Terhadap Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 di Kabupaten Purbalingga” bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses terjadinyan konflik antara pemerintah kabupaten dengan paguyuban Wirapraja serta mengatahui dan mendeskripsikan penyebab terjadinya konflik antara pemerintah kabupaten dan paguyuban Wirapraja.Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan perspektif strukturalisme dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis interaktif. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.
Hasil penelitian ini menjelaskan proses terjadinya konflik beserta faktor penyebab terjadinya konflik terkait Peraturan Daerah No. 3 tahun 2016. Konflik politik antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan pemerintah desa yang tergabung dalam paguyuban Wirapraja dilatarbelakangi adanya kepentingan dari masing-masing pihak dalam penerapan peraturan daerah No. 3 Tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Permasalahan diawali dengan adanya penolakan dilibatkanya akademisi dalam kepanitiaan pengisian perangkat desa yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah desa. Tujuan dilibatkanya akademisi yaitu sebagai pihak yang netral dan bisa meminimalisir KKN di tingkat desa. Akan tetapi langkah yang diambil bupati dalam menyelesaikan permasalahan yaitu memutuskan untuk merevisi perda tanpa melibatkan panitia khusus. Panitia khusus beranggapan ada hubungan politik yang dimiliki pemerintah desa dengan bupati karena sikap yang diambil oleh bupati. Selain itu, perpecahan antara bupati dengan panitia khusus dalam menangani permasalahan perda menyebabkan adanya konflik internal didalam pemerintah kabupaten. Penelitian ini mengungkap beberapa temuan yaitu adanya kepentingan lain yang dimiliki beberapa aktor mulai dari kepentingan politik kepala desa dan Bupati Purbalingga.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
The study entitled "VillagePolitical Conflict and Self-Governing Community Case Study of the Opposition of The Wirapraja AssociationagainstRegional Regulation No. 3 of2016 in Purbalingga Regency" aims to identify and describe the process and the causes of conflict between the district government and the Wirapraja association. This research uses constructivism paradigm and structuralism perspective with qualitative research methods.The approach used is a case study approach.The informant selection techniqueused purposive sampling and the snowball sampling.Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques interactive analysis techniques.The validity of the data uses the source triangulation method.
The results of this study explains the process of conflict and the factors that causes of conflict related to Regional Regulation No. 3 of 2016. The political conflict between the Purbalingga Regency Government and the village government that joined in the Wirapraja Associatione specially motivated by the implementation of regional regulation No. 3 of 2016 about nomination procedures, appointment and dismissal of village apparatus. The problems have started with a denial for involving the academic authorities in village apparatus filling committee, which it is supposed to be the authority of the village government.Its purpose is to be as a neutral side and to minimize corruption, collusion and nepotism in the village. However, the way had been taken by The Regent for solving this problem is revised Regional Regulation without involves a special committees. The special committees thinks there is political ties between village government and The Regent for steps taken by The Regent. After that, disunity between The Regent and special committees for handling the Regional Regulation who caused the internal conflict in the Regency Government.In this research also found some the actors interests involved like village government political interests and the mayor of Purbalingga political interests.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman