Home
Login.
Artikelilmiahs
25007
Update
IQBAL PANDU SATRIO
NIM
Judul Artikel
PERLINDUNGAN HUKUM OKUPASI TERAPIS DALAM PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN ( Studi Tentang Pengaturan Hak-Hak Okupasi Terapis Dalam Struktur Peraturan Perundang – Undangan Indonesia )
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum okupasi terapis dalam menjalankan praktik terapi okupasi dalam struktur peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumenter. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum okupasi terapis dalam praktik terapi okupasi dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk perlindungan hukum okupasi terapis dalam menjalankan praktik terapi okupasi pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah meliputi jaminan pengaturan perlindungan hukum, jaminan pengaturan tentang informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya, jaminan pengaturan melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan, jaminan pengaturan imbalan jasa, jaminan pengaturan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan pengaturan tentang perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, jaminan pengaturan pengembangan profesi, jaminan pengaturan untuk menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan kompetensi, kewenangan, standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This study aims to determine the synchronization of legal protection arrangements and forms of occupational legal protection of therapists in carrying out occupational therapy practices in the structure of Indonesian legislation. The research method used in this study is a normative method with the method of legislation approach (Statue Approach), analytical approach (Analytical Approach), conceptual approach (Conceptual Approach). The research specifications used are legal inventory and legal synchronization. The type of data used is secondary data obtained from literature and documentaries. Based on the results of the study, it can be concluded that the regulation regarding the legal protection of occupational therapists in the practice of occupational therapy in the structure of legislation in Indonesia has shown the level of synchronization. That is, that lower-level regulations are in accordance with higher-level regulations and higher-level regulations are the basis for the formation of lower regulations. Forms of occupational legal protection for therapists in carrying out occupational therapy practices in the structure of legislation in Indonesia include guaranteeing legal protection arrangements, guaranteeing arrangements for complete and correct information from recipients of health services or their families, guaranteeing arrangements to carry out tasks in accordance with competence and authority. guarantee of service compensation arrangements, guarantee protection arrangements for occupational safety and health, guarantee arrangements regarding treatment in accordance with human dignity, morality, decency, and religious values, guarantee of professional development arrangements, guarantee arrangements to reject the wishes of recipients of health services that contrary to competence, authority, professional standards, code of ethics, service standards, standard operating procedures.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save