Home
Login.
Artikelilmiahs
24879
Update
GERRY VALENTINO SAMUDERA
NIM
Judul Artikel
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENOLAKAN PENYERAHAN BPKB OLEH PELAKU USAHA PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. SUMMIT OTO FINANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN : NOMOR 019/A/BPSK-DKI/XII/2017)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Perusahaan pembiayaan saat ini sangat membantu jalannya perekonomian di dalam masyarakat. Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada nasabah dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (supplier). Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Pemberi dana Pembiayaan atau Kreditor), Pihak Konsumen (Penerima dana pembiayaan atau Debitor) dan Pihak Supplier (Penjual atau Penyedia Barang). Namun walaupun menguntungkan, diperlukan adanya perlindungan hukum agar para pihak tidak dilanggar haknya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Data sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dan disajikan secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Berdasarkan data Putusan BPSK Nomor 019/A/BPSK-DKI/XII/2017 dapat diketahui bahwa Iwanto Gm Simanjuntak sebagai Konsumen telah terpenuhi perlindungan hukumnya atas penolakan penyerahan BPKB oleh PT. SUMMIT OTO FINANCE sebagai Pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dan ganti rugi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana bentuk ganti rugi yang dilakukan adalah pemulihan kepada semula, dan menyerahkan BPKB kepada Iwanto Gm Simanjuntak karena telah melakukan pelunasa terhadap unit motor. Kata Kunci : Pembiayaan Konsumen, Perlindungan Hukum ,Perlindungan Konsumen
Abtrak (Bhs. Inggris)
Today's finance companies greatly assist the economy in the community. Finance companies provide services to customers in the form of payment of goods prices in cash to suppliers (suppliers). In consumer financing transactions there are three parties involved, namely the Consumer Financing Company (Funding Provider or Creditors), Consumer (Receiver of funding or Debitor) and the Supplier Party (Seller or Provider of Goods). But even though it is profitable, legal protection is needed so that the parties are not violated. This research is conduct by juridical-normative method. Secondary data that has been collected, processed and presented systematically. Data analysis method used this qualitative normative method. Based on the research on BPSK verdict number 019/A/BPSK-DKI/XII/2017, it can be seen that Iwanto Gm Simanjuntak as a consumer has fulfilled his legal protection for refusing the submission of BPKB by PT. The OTO FINANCE SUMMIT as a business actor pursuant to Article 19 paragraph (1) and (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely Business Actors are responsible for providing compensation for consumer losses due to traded goods and / or services, and compensation This is in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, where the form of compensation made is recovery from the original, and submits the BPKB to Iwanto Gm Simanjuntak for paying off the motorbike unit. Keywords : consumer finance, legal protection, consumer protection
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save