Home
Login.
Artikelilmiahs
24823
Update
BAGUS TAUFIK FAHLEVI ISKANDARSYAH
NIM
Judul Artikel
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS PEMUTUSAN DAN PEMBONGKARAN KWH METER SECARA SEPIHAK OLEH PT. PLN (PERSERO) WILAYAH RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PUTUSAN MA NOMOR : 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Abstrak (Bhs. Indonesia)
ABSTRAK Menurut data Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pengaduan konsumen listrik masih menduduki rating ke-6 dari total pengaduan konsumen yang diterima YLKI. Ini menandakan bahwa potret pelayanan PT. PLN masih buram di mata konsumennya. Beberapa hal utama yang dikeluhkan konsumen adalah; gangguan pemadaman/pemadaman bergilir, rendahnya voltase, praktik operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang sering menyalahkan konsumen, dan adanya biaya siluman sambung baru oleh oknum PT. PLN atau mitra PT. PLN. Kasus yang terjadi dalam masalah pemutusan dan pembongkaran KWH listrik secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Riau sebagaimana termuat dalam putusan Nomor : 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legal positif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu bahan hukum yang didapat dari literatur atau buku-buku, dan dokumen yang biasanya terdapat diperpustakaan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hakim dalam putusan MA No. 1240 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 belum memberikan perlindungan hukum yang layak terhadap konsumen meskipun telah mengabulkan kasasi dari pemohon kasasi. Konsumen tidak mendapat ganti kerugian ataupun pemasangan kembali KWH meter yang membuat konsumen harus tetap mengeluarkan biaya ekstra untuk melaksanakan operasional. Putusan MA tersebut menunjukkan hak konsumen masih belum terpenuhi seutuhnya. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, KWH Meter, Hak Konsumen.
Abtrak (Bhs. Inggris)
LEGAL PROTECTION OF ELECTRICAL CONSUMERS ON THE DECISION AND DISASSEMBLING OF THE KWH METER SEPIALLY BY PT. PLN (PERSERO) RIAU REGION BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONSUMER PROTECTION IN MA DECISION NUMBER: 1240 K / Pdt.Sus-BPSK / 2017 By: BAGUS TAUFIK FAHLEVI ISKANDARSYAH E1A013014 ABSTRACT According to data from the Complaint Field of the Indonesian Consumers Foundation (YLKI), complaints from electricity consumers still occupy the 6th rating of the total consumer complaints received by YLKI. This indicates that the portrait of PT. PLN is still opaque in the eyes of its consumers. Some of the main things that consumers complain about are; disruption of blackouts / rotating blackouts, low voltage, control operation practices for using electricity (P2TL) that often blame consumers, and the presence of new phantom costs by individual PT. PLN or partner PT. PLN. The case that happened in the case of unilateral termination and dismantling of electricity KWH by PT. PLN (Persero) Riau Region as contained in the decision Number: 1240 K / Pdt.Sus-BPSK / 2017. This study uses a normative juridical method with a descriptive positive analytical legal approach. Sources of data used by the author are secondary data, namely legal material obtained from literature or books, and documents that are usually found in the library Based on the results of the research and discussion it can be concluded that the judge in the Supreme Court decision No. 1240 K / Pdt.Sus-BPSK / 2017 has not provided proper legal protection to consumers even though it has granted cassation from the appellant. Consumers do not get compensation or re-install KWH meters that make consumers have to spend extra costs to carry out operations. The Supreme Court's ruling shows that consumer rights are still not fully fulfilled. Keywords: Consumer Protection, KWH Meter, Consumer Right
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save