Update Artikelilmiah: 24820

REGY PRAYOGI WICAKSONO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Salah satu fenomena yang menjadi permasalahan dalam hukum adalah tindakan main hakim sendiri, sering terjadi akibat emosi massa yang tidak  bisa dikontrol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor: 50/PID.B/2015/PN-Cjr. Dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data studi kepustakaan, Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 50/PID.B/2015/PN-Cjr.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa proses penentuan pelaku tindak pidana pada putusan Nomor : 50/PID.B/2015/PN-Cjr, seseorang menjadi tersangka sebelumnya melewati serangkaian perbuatan pendahuluan seperti penyelidikan oleh kepolisian, adanya bukti permulaan merupakan dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Status tersangka yang dikenakan pada seseorang bukan berarti bahwa yang bersangkutan secara otomatis pasti bersalah. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapakan dipersidangan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya  putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperloleh kekuatan hukum tetap. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor: 50/PID.B/2015/PN-Cjr, Pertama: berdasarkan fakta dan keadaan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya telah terpenuhi. Kedua: alat pembuktian, kelengkapan alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Ketiga: keyakinan,  telah terjadi pemukulan, akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Vesum Et Repertum. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat.

Abtrak (Bhs. Inggris)

One of the debatable phenomenon within the law is vigilantism, which often due to the emotions of the mass that cannot be controlled. This study aims to understand the process of determining the perpetrators of criminal acts and to find out the legal basis for judges in imposing penalties on decisions Number: 50 / PID.B / 2015 / PN-Cjr. With the normative juridical approach method. Descriptive analysis research specifications, library study data collection, secondary data sources Decision of Cianjur District Court Number 50 / PID.B / 2015 / PN-Cjr.
Based on the results of the study, that the process of determining a criminal offender in the decision Number: 50 / PID.B / 2015 / PN-Cjr, a person becomes a suspect before passing a series of preliminary acts such as an investigation by the police, the existence of preliminary evidence is the basis for determining someone as a suspect. The status of the suspect imposed on someone does not mean that the person concerned is automatically guilty. Anyone who is suspected, arrested, detained, prosecuted and or faced before the court, must be considered innocent until a court ruling states his guilt and obtains permanent legal force.
Judge's consideration in imposing a sentence on decision Number: 50 / PID.B / 2015 / PN-Cjr, First: based on the facts and circumstances of a criminal act committed by the defendants as stipulated in Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code whose elements has been fulfilled. Second: verification tools, completeness of evidence in accordance with the provisions of Article 184 paragraph (1) KUHAP. Third: conviction, there has been a beating, as a result of the defendants' actions caused injuries to the victim witnesses, as explained in Vesum Et Repertum. Therefore, there needs to be socialization to the community.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman