Update Artikelilmiah: 24685

FAUZI RAMADANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Gugatan rekonvensi merupakan gugatan balas terhadap lawan berperkara. Pengaturan mengenai gugatan rekonvensi terdapat dalam Pasal 132 a dan 132 b Herziene Inlandsch Reglement (HIR)	. pengaturan mengenai gugatan rekonvensi pada kedua pasal tersebut hanya terbatas kepada beberapa hal, yaitu pengertian, hak tergugat untuk mengajukan gugatan rekonvensi, tata cara pengajuan dan pemeriksaannya di pengadilan. Pada kenyataannya, perkara mengenai gugatan rekonvensi mengalami banyak perkembangan sehingga pasal 132 a dan 132 b HIR sudah tidak bisa mengakomodir hal tersebut, oleh karena itu muncul aturan-aturan mengenai gugatan rekonvensi di luar HIR, diantaranya ada dalam yurisprudensi dan doktrin.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap gugatan konvensi dan rekonvensi yang terjadi dalam putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Kbm. selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana akibat hukum yang timbul dari Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Kbm.
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Kbm Majelis Hakim memutus untuk mengabulkan gugatan konvensi dan rekonvensi dengan pertimbangan bahwa untuk gugatan konvensi dalil mengenai ahli waris terbukti secara hukum kebenarannya. Sedangkan dalam gugatan rekonvensi dalil penggugat rekonvensi terbukti kebenarannya mengenai obyek sengketa tanah yang belum dipecah waris dan perbuatan tergugat rekonvensi yang menempati tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam memutus Majelis Hakim menggunakan dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3236 K/pdt/1989, tanggal 3 september 1993.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Reconciliation suits are counterclaims against litigant opponents. Arrangements regarding reconciliation claims are contained in Article 132 a and 132 b Herziene Inlandsch Reglement (HIR). the regulation concerning the reconciliation lawsuit in both articles is only limited to a number of things, namely understanding, the right of the defendant to file a reconciliation claim, the procedure for submission and examination in court. In fact, the case regarding the reconciliation lawsuit experienced a lot of development so that articles 132 a and 132 b HIR could not accommodate it, therefore there were rules regarding the reconciliation lawsuit outside the HIR, including those in jurisprudence and doctrine.
	This study aims to find out how the application of the law carried out by the Panel of Judges against the convention and reconciliation lawsuit that occurred in the decision Number 13 / Pdt.G / 2012 / PN.Kbm. besides this research also aims to find out how far the legal consequences arising from Decision Number 13 / Pdt.G / 2012 / PN.Kbm.
	In the decision Number 13 / Pdt.G / 2012 / PN.Kbm the Judge Assembly decided to grant the convention and reconciliation lawsuit with the consideration that for the lawsuit the convention on the heirs was legally proven the truth. Whereas in the reconciliation lawsuit, the plaintiff's claim of proven truth regarding the object of a land dispute that has not been divided by inheritance and the act of the defendant who occupies the land of the object of the dispute is illegal. In deciding the Panel of Judges to use the basis of the Indonesian Supreme Court's Jurisprudence No. 3236 K / pdt / 1989, September 3, 1993.
	.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman