Update Artikelilmiah: 24573

ALFA DHIAS PERTIWI HERLIANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur berbagai aturan mengenai perkawinan demi tercapainya tujuan dilakukannya perkawinan, namun masih ada hal-hal yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut sehingga menimbulkan suatu persoalan di dalam masyarakat, seperti salah satu perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta dengan  Nomor:46/Pdt.P/2016/PN.Skt.
       Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta dengan  Nomor:46/Pdt.P/2016/PN.Skt. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian preskriptif analisis, metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, metode analisis data normatif kualitatif.
       Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim dalam melakukan pertimbangannya dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 46/Pdt.P/2016/PN.Skt. merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1986 dasar putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan  Pasal 35 huruf (a). Menurut peneliti. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya dapat melakukan pencatatan perkawinan saja yang pelaksanannya telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memiliki wewenang untuk melangsungkan suatu perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 8 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2). 
Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Beda Agama.

Abtrak (Bhs. Inggris)

In Law No. 1 of 1974 concerning about Marriage and the Compilation of Islamic Law has set the rules about marriage in order to achieve the goals of marriage, but there are still some things that have not been fully regulated in laws that are made in accordance with the provisions in society, one of the case that occurred in the Surakarta District Court with Number: 46 / Pdt.P / 2016 / PN.Skt.
       The problem in this study is the Judicial Legal Issues in different religion marriage requests to the Establishment of the Surakarta District Court with Number: 46 / Pdt.P / 2016 / PN.Skt. The method of research that used in this study is normative juridical, specification of research is prescriptive analysis, the method of study of library with inventory, the data analysis method with qualitative normative.
       The results of the study show that how to assess the determination of the Surakarta District Court Number: 46 / Pdt.P / 2016 / PN.Skt. refer to the Jurisprudence  of the Republic of Indonesia's Supreme Court No. 1400K / Pdt / 1986 dated January 20, 1986 the basis of the decision based on Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration Number 35 letter (a). According to researchers. The Office of Population and Civil Registration can only carry out marriages only those whose the implementation has been approved by the applicable regulations and does not have the authority to carry out as a marriage of different religions according to Law Number 24 Year 2013 Article 8 paragraph (1) letter (a) and paragraph (2).
Keywords: Marriage, Different Religion Marriage

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman