Home
Login.
Artikelilmiahs
24542
Update
GHOLIBUDDIN ZUHAIRMANTO
NIM
Judul Artikel
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU) TAHUN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Sebagai negara yang demokratis rakyat dituntut untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, salah satunya adalah dalam wujud partisipasi politik, yaitu kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin Negara. Di Indonesia partisipasi politik dapat diwujudkan oleh rakyat adalah melalui pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tipologi Penelitian, menginventarisir hukum positif. Spesifikasi Penelitian, yang dipakai adalah deskriptif normatif. Sumber Bahan Hukum, data sekunder. Lokasi Penelitian, dilakukan di Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Unit Pelayanan Terpadu Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman. Metode Pengumpulan Bahan Hukum, dengan studi kepustakaan. Metode Penyajian Bahan Hukum, disajikan dalam bentuk teks deskriptif naratif. Metode Analisis Bahan Hukum, secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil tentang Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terkait dengan larangan mantan terpidana korupsi menjadi bakal calon legislatif, Bawaslu dalam meloloskan calon anggota legislatif mengacu Pasal 28 dan Pasal 28 j Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari perspektif hierarki norma hukum, ketentuan dalam PKPU idealnya tidak boleh bertentangan dengan norma dalam UU Pemilu yang lebih tinggi (lex superiori derogat legi inferiori). Oleh karena itu, UU Pemilu syarat yang membatasi eks narapidana tidak boleh menjadi anggota legislatif dan eksekutif bertentangan dan dianggap pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri dan merupakan diskriminasi politik. Kata kunci: Kewenangan, Bawaslu, Pemilu, Tahun 2019.
Abtrak (Bhs. Inggris)
As a democratic country, the citizen are urged to participate in the government administration and state administration. One of the form of participation is in political term, which is actively role in the political progress in a form of choosing political candidate trough the general election. This study purposes to find out and analyze the the authority of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in the General Elections (Pemilu) of 2019 based on Law Number 7 of 2017 about General Elections. By the juridical normative approach, the typology study used is by inventorying the positive law, in a form of descriptive normative and, the legal material used is secondary data. This study is done in Scientfic Information Centre of Faculty of Law Jenderal Soedirman University and Integrated Library Unit of Jenderal Soedirman University. The method used is collecting legal material, with library studies. The legal material presentation method is presented in the form of narrative descriptive text. Legal material analysis method used is qualitatively. Based on the results of the study, the results obtained from the Authority of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in the General Election (Pemilu) of 2019 are regulated in Article 95 of Act Number 7 of 2017 about General Elections. Related to the prohibition of former corruption convicts to become legislative candidates, Bawaslu in passing legislative candidates referring to Article 28 and Article 28 j of the 1945 Constitution, states that every person is obliged to respect the human rights of others in orderly life in society, nation and state. From the perspective of the legal norm hierarchy, the provisions in PKPU should ideally not conflict with the norms in the higher Election Law (lex superiori derogat legi inferiori). Therefore, the Election Law which limits the conditions of ex-prisoners may not be conflicting legislative and executive members and is considered a violation of Human Rights (HAM) itself and constitutes political discrimination Key words: Authority, Bawaslu, General Election, Year 2019.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save