Update Artikelilmiah: 24541

MAULANA IBRAHIM

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Salah satu aspek penataan ruang udara yang berkaitan dengan kedaulatan wilayah udara nasional adalah dengan menetapkan Air Defence Identification Zone (ADIZ) yang dibentuk atas dasar pertimbangan keamanan, khususnya untuk keperluan identifikasi pesawat udara asing. ADIZ Indonesia yang telah ditetapkan pada saat ini belum ideal, karena hanya berada di atas Pulau Jawa dan sekitarnya, sehingga belum memadai jika dihadapkan pada luas wilayah Indonesia, terutama wilayah laut setelah diratifikasinya United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketentuan ADIZ (Air Defence Identification Zone) dalam hukum udara internasional dan untuk menjelaskan keberadaan ADIZ (Air Defence Identification Zone) Indonesia bagi penegakan kedaulatan negara di udara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini belum ada ketentuan hukum internasional yang mengatur secara tegas mengenai ADIZ. Roncevert Almond menyebutkan ada empat dasar hukum internasional sebagai dasar penetapan ADIZ yaitu praktik negara-negara yang membentuk hukum kebiasaan internasional, hak untuk membela diri sesuai dengan ketentuan hukum kebiasaan internasional, hukum penerbangan internasional yang tercantum dalam Konvensi Chicago 1944 dan hukum laut internasional yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS). ADIZ Indonesia saat ini berada di wilayah udara Pulau Jawa, Bali, Madura dan sekitarnya, tidak berada di luar wilayah laut teritorial (ZEE). Upaya-upaya untuk menetapkan kembali wilayah ADIZ Indonesia telah dilaksanakan dan konsep ADIZ Indonesia yang akan ditetapkan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara.

Abtrak (Bhs. Inggris)

One aspect of air spatial arrangement relating to national airspace sovereignty is to establish Air Defense Identification Zone (ADIZ) which established on the basis of security considerations, particularly for the purposes of foreign aircraft identification. The current ADIZ Indonesia has not been ideal, because it is only on the island of Java and its surroundings, so it is inadequate if faced with the vast territory of Indonesia, especially the sea area after the ratification of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.
The purpose of this study is to explain the provisions of the ADIZ (Air Defense Identification Zone) in international air law and to explain the existence of the Indonesian ADIZ (Air Defense Identification Zone) for the enforcement of state sovereignty in the air. This research is a normative juridical approach with a legislative approach in the form of an inventory of legislation and a case approach.
The results of the study show that until now there are no international legal provisions that explicitly regulate ADIZ. Roncevert Almond mentions that there are four basic international laws as the basis for the ADIZ determination, namely the practice of countries that form international customary law, the right to defend themselves in accordance with international customary law, international aviation law contained in the 1944 Chicago Convention and regulated international marine law in the 1982 International Law of the Sea Convention (UNCLOS). ADIZ Indonesia is currently in the airspace of Java, Bali, Madura and its surroundings, not outside the territorial sea area (EEZ). Efforts to reassign the ADIZ Indonesia region have been carried out and the ADIZ Indonesia concept will be established in accordance with the provisions of Government Regulation Number 4 of 2018 concerning Security of Airspace.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman