Update Artikelilmiah: 24329

ALDI BAGUS IMANTO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Salah satu pendapatan desa adalah Dana Desa yang merupakan dana APBN yang disalurkan  ke desa dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi akuntabilitas, transparansi dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, dengan pertimbangan informan memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi.. Keabsahan data dengan menggunakan trianggulasi data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sumbang telah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat diketahui dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan pencapaian penggunaan dana desa di Kecamatan Sumbang juga sudah sesuai prioritas penggunaan yang telah disepakati dengan masyarakat. Pada pengawasan dalam pengelolaan dana desa, dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat yang ikut mengawasi pengelolaan dana desa, mulai dari penentuan prioritas pembangunan, sampai pada pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan sistem transparansi dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa menerapkan sistem transparansi dengan menyampaikan dana desa pada setiap musyawarah yang diselenggarakan serta masyarakat diberi ruang untuk memberi usulan dan diikutsertakan dalam kegiatan yang dilaksanakan. Penggunaan media informasi seperti papan infografis ditujukan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi secara langsung terkait penggunaan dana desa, namun terkait penggunaan website  belum digunakan secara efektif. Kendala dalam pengeloaan dana desa di wilayah Kecamatan Sumbang itu lebih disebabkan oleh kemampuan dari aparatur pemerintah desa yang belum mampu untuk memahami dan mengimplementasikan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut terlihat dari kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa terkait dengan peraturan yang selalu berubah dan pemahaman tentang penggunaan dana desa yang terbatas pada pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, selain itu terkait dengan faktor cuaca, hal itu lebih disebabkan oleh kurangnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melakukan perencanaan terkait pengelolaan dana desa agar dapat memperhatikan faktor cuaca dalam merencanakan khususnya pembangunan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

One village income is the Village Fund, which is a state budget fund that is channeled to the village and prioritized for the implementation of development and empowerment of rural communities. This study aims to analyze and explore accountability, transparency and constraints faced in the management of Village Funds in Villages in Sumbang District, Banyumas Regency. The type of research used in this study is descriptive qualitative research with a case study approach. The research informants were selected by purposive sampling, with the consideration that the informants had the knowledge and were able to explain the stages of village financial management. Data collection is done through in-depth interviews, documentation and observation. The validity of the data using data triangulation.
The results of this study indicate that the implementation of the accountability principle of village fund management in Sumbang Subdistrict has been well implemented, it can be known from the planning stage to the stage of accountability carried out in accordance with the applicable rules. The aim of achieving the use of village funds in Sumbang sub-district has also been in accordance with the priority of use that has been agreed with the community. The supervision in managing village funds is carried out by the Village Consultative Body (BPD) and the community who participate in overseeing the management of village funds, starting from the determination of development priorities, to the implementation of development and community empowerment. Implementation of a transparency system in managing village funds, the village government implements a transparency system by submitting village funds at each of the meetings held and the community is given space to make proposals and be included in the activities carried out. The use of information media such as infographic boards is intended so that the public can know and supervise directly related to the use of village funds, but related to the use of the website has not been used effectively. The constraints in managing village funds in the Sumbang Subdistrict area are more due to the ability of village government officials who have not been able to understand and implement the applicable regulations in managing village funds. This can be seen from the lack of understanding of the village government apparatus related to ever-changing regulations and an understanding of the use of village funds which are limited to physical development and community empowerment. related to the management of village funds in order to pay attention to weather factors in planning especially development.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman