Update Artikelilmiah: 23895

NIDA IMANIKA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan implementasi zakat sebagai pengurang pajak dan pendapat stakeholder yang terdiri dari BAZ/LAZ, muzaki, akademisi, pegawai KPP apabila zakat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang. Penelitian ini mengambil judul “Analisis Perbandingan Implementasi Zakat sebagai Pengurang Pajak di Indonesia dengan Malaysia dan Singapura”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan Zakah Core Principle  (ZCP) di Indonesia, mengeksplorasi dan menganalisis implementasi zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, serta untuk mengeksplorasi dan menganalisis pendapat stakeholder apabila zakat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi yang terdapat dalam kriteria pada Zakah Core Principle (ZCP) 8, 9, 12, 15, dan 16 sebenarnya telah berjalan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pembagian wewenang fungsi yang belum sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam ZCP. Banyak masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang PKP dikarenakan berbagai alasan, serta sebagian besar masyarakat tidak sependapat apabila peraturan zakat sebagai pengurang PKP diubah menjadi zakat sebagai pengurang pajak terutang dikarenakan muzaki tidak ingin mencampurkan urusan zakat dengan urusan pajaknya. Muzaki menganggap bahwa zakat merupakan urusan individu dengan Tuhannya, sedangkan pajak merupakan urusan individu dengan pemerintah. Hal tersebut menandakan bahwa muzaki masih belum sepenuhnya memahami arti zakat yang sesungguhnya, karena zakat bukan hanya hubungan hamba dengan Allah (Hablum Minallah), tetapi juga hubungan manusia dengan manusia (Hablum Minannas). Diperlukan berbagai pemikiran dan persiapan yang matang dari berbagai pihak mulai dari lembaga zakat, lembaga pajak, pemerintah, maupun dari sisi muzaki itu sendiri untuk menghadapi kendala yang mungkin saja dihadapi apabila menginginkan untuk dilakukan perubahan peraturan zakat sebagai pengurang PKP menjadi pengurang pajak terutang. Lembaga zakat di Indonesia juga perlu meningkatkan kualitas operasionalnya agar dapat memperoleh lebih banyak kepercayaan dari para muzaki.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research is a descriptive qualitative research that describe the implementation of zakat as a tax deduction and stakeholder opinion which consists of BAZ/LAZ, muzaki, academics, KPP employees if zakat is used as a deduction of tax payable. The title of this research is “Comparative Analysis of Zakat Implementation as Tax Deduction in Indonesia with Malaysia and Singapore”. The purpose of this research is to explore and analyze the application of the zakah core principle (ZCP) in Indonesia, explore and analyze the implementation of zakat as a tax deduction in Indonesia, Malaysia and Singapore, and to explore and analyze stakeholder opinions if zakat is used as a deduction of tax payable. 
The results of this study indicate that the application of zakah core principle (ZCP) 8, 9, 12, 15, and 16 in zakat institutions in Indonesia  actually has been carried out. But there was still a division of authority of the functions in the implementation that are not in accordance with what has been specified in the ZCP. Many people have not used zakat facilities as a deduction from PKP due to various reasons, and most people disagree if the zakat regulation as a deduction from PKP is converted into zakat as a deduction of tax payable because muzaki does not want to mix zakat with its tax affairs. Muzaki considers that zakat is a matter individual with God, while tax is an individual affair with the government. This indicates that Muzaki still does not fully understand the true meaning of zakat, because zakat is not only the relationship of the servant to Allah (Hablum Minallah), but also human relations with other humans (Hablum Minannas). Various thoughts and preparations are needed from various parties ranging from zakat institutions, tax institutions, the government, and from the side of the muzaki itself to deal with obstacles that may be faced if they want to make changes to zakat regulations as a deduction of PKP into deductible tax payable. Zakat institutions in Indonesia also need to improve the quality of their operations in order to obtain more trust from the muzaki.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman