Home
Login.
Artikelilmiahs
23772
Update
DIGA ARNOLDUS SAHABAT SITEPU
NIM
Judul Artikel
KOMPETENSI ABSOLUT DAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA WARIS ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Terhadap Putusan Nomor : 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
KOMPETENSI ABSOLUT DAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA WARIS ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Terhadap Putusan Nomor : 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST) Oleh: DIGA ARNOLDUS SAHABAT SITEPU E1A114010 ABSTRAK Dasar bagi hakim dalam menilai alat bukti sebagai dasar dalam mengabulkan gugatan perkara waris, serta kewenangan pengadilan dalam memutus perkara waris harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dan asas-asas umum yang berlaku dan tepat. Dalam Putusan Nomor : 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, tentang perkara waris dimana setelah pewaris meninggal, harta warisan yang berupa harta bersama belum dibagi. Pewaris menikah sebanyak 3 (tiga) kali semasa hidupnya, dan meninggalkan 2 (dua) orang istri serta meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Pertama, kompetensi Absolut Pengadilan Negeri yang mengadili, dan Kedua, tentang alat bukti, yaitu dengan adanya alat bukti apakah yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan. Penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian inventarisasi Perundang-Undangan dan teori hukum. Jenis dan sumber data meliputi, data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu putusan PN dan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder berupa teori hukum, dan bahan hukum tersier yang mendukung penelitian ini, pustaka di bidang hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dokumen-dokumen dll. Penyajian data dengan bentuk uraian-uraian yang tersusun secara deskriptif, dan naratif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa: 1. Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dalam memutus perkara Nomor :239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. 2. Hakim dalam menentukan Pembuktian berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa alat bukti yang dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara yaitu Alat Bukti Otentik berupa Surat. Kata Kunci : Kompetensi Absolut, dan Alat Bukti.
Abtrak (Bhs. Inggris)
ABSOLUTE COMPETENCE AND EVIDENCE IN THE CASE THE HEIR UPON THE DIVISION OF PROPERTY (Study of Decision Number: 239 / Pdt.G / 2015 / PN.JKT.PST) By: DIGA ARNOLDUS SAHABAT SITEPU E1A114010 ABSTRACT The basis for the judge in assessing the evidence as a basis for granting the inheritance case claim, as well as the authority of the court in deciding the inheritance case must be in accordance with the provisions of the Legislation and general principles that are valid and appropriate. In Decision Number: 239 / Pdt.G / 2015 / PN.JKT.PST, concerning inheritance cases where after the testator dies, inheritance in the form of joint assets has not been divided. the testator was married 3 (three) times during his lifetime, and left 2 (two) wives and left 6 (six) biological children. Authors interested in researching more about the first, Absolute competence of the District Court judge, and the second, on the evidence, that the existence of evidence if that is relied upon by the judge in taking decisions. This study used a qualitative research method with a normative juridical analysis approach with the specification of legislation inventory research and legal theory. The types and sources of data include secondary data in the form of primary legal materials, namely the decisions of PN and legislation, secondary legal materials in the form of legal theory, and tertiary legal materials that support this research, literature in the field of law, research results, scientific articles, documents etc. Presentation of data with form descriptions which are arranged descriptively, and narratively. Based on the results of the research conducted, it was found that: 1. The authority of the Pengadilan Negeri in deciding cases Number: 239 / Pdt.G / 2015 / PN.JKT.PST, based on the applicable legislation, namely Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. 2. The judge in determining Proof based on an examination of the trial has acquired legal facts that serve as the basis of the evidence in the matter that is disconnected the appliance the authentic Proof in the form of a letter. Keywords: Absolute competence, and Evidence.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save