Update Artikelilmiah: 23713

ZARA KARINDRA MALDINI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Suami Istrei memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Namun demikian dalam prakteknya kehidupan rumah tangga tidak selalu dapat berjalan dengan  harmonis, sehingga berujung pada perceraian, salah satu halnya karena kurangnya keterbukaan atau kejujuran antara suami isteri.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara gugat cerai pada putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan nomor perkara : 0275/Pdt.G/2015/PA.Bjm. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian prespektif analitis, metode pengumpulan data studi kepustakaan, metode analisis dan normatif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan Hakim dalam putusannya berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti Hakim mengesampingkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

According to Article 30 Laws of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 which states “Husband and wife bear a honorable responsibility to build a household as the basic pillar of community structure.” However, maintaining a harmonious household can be tough at times, some even go through divorce, as it is caused mostly because of the lack of openness or honesty between them.
In this case, we research on how legal consideration taken in ruling divorce by judge of the Banjarmasin Religious Court case number 0275/Pdt.G/2016/PA.Bjm. Research method used in our research was normative juridical approach, research specification in analytical perspective, data collection method using literature study, analytical method and normative qualitative.
The result of this research showed legal consideration taken by judge was based on Article 77 Paragraph (2) Islamic Laws Compilation and Article 19 (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 jo Article 116 (f) Islamic Laws Compilation. As we investigated, the judge ruled out Article 33 of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman