Update Artikelilmiah: 23642

WURI INDAH NURANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Peraturan Perundang-undangan menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan keabsahan KTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang salah satu contoh kasusnya mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat. Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004. Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/G/2014/PTUN.JKT, bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara, serta untuk mengetahui Pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan peraturan Perundang-undangan sebagai dasar pembatalan Surat Keputusan Objek Sengketa.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah perspektif dengan menggunakan data sekunder yang disajikan dengan deskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional, kemudian data yang diperoleh secara kualitatif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa gugatan dikabulkan karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tenggugat berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 141/MENKES/SK/R/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Penggugat tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian pada PP 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa KTUN tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi aspek prosedural sehingga dalam amar putusannya hakim memutus Gugatan dikabulkan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Legislation is one of the authenticity for determining the validity of a State Administrative Decision issued by an authorized official, one example is the dismissal of a Civil Servant disrespectfully. This is contained in the provisions of Article 53 paragraph (2) of Law Number 9 of 2004. This research was based on the decision of the Jakarta State Administrative Court Number 231 / G / 2014 / PTUN.JKT, aimed to know the law and regulation as the consideration for the cancellation of the State Administrative Decisions Civil Servants, as well as to know the Judge's consideration regarding the implentation of law as the basis of the cancellation of Dispute Object Decree.
The approach method used in this study was a normative juridical approach, the specification of the study was a perspective using secondary data presented in descriptive form in the formulation that was arranged systematically, logically, and rationally, then the data obtained qualitatively.
The results of the study stated that the lawsuit was granted because the object of dispute issued by the Defendant in the form of Decree of the Minister of Health Number 141 / MENKES / SK / R / V / 2014 dated 26 May 2014 concerning Dismissal Respectfully as Civil Servants addressed to the Plaintiff was not in accordance with dismissal procedure on PP 32 of 1979 concerning Dismissal of Civil Servants. The Panel of Judges in its consideration argued that the State Administrative Decisions contradicted the prevailing laws and regulations in terms of procedural aspects so that in its decision the judge decided that the Claim was granted.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman