Update Artikelilmiah: 23593

IQBAL YODHA ADIPRADANA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bersumber pada Putusan PTUN Semarang Nomor : 041/G/2015/PTUN.Smg} dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam  mengkategorikan Surat Keputusan Objek Sengketa  sebagai KTUN yang dikecualikan menurut Pasal 2 Huruf e UU Nomor 9 Tahun 2004 dan mendeskripsikan serta menganalisis apakah Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang Nomor : 888/0496/2015 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun termasuk dalam kriteria yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf e Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004.
Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggununakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan metode pendekatan kasus (Case Approach), spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, metode analisis normatif kualitatif.
 Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang Nomor : 888/0496/2015 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun tidak termasuk dalam kategori KTUN yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf e UU Nomor 9 Tahun 2004 karena telah memenuhi unsur komulatif pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 dan di dalam amar putusan pengadilan TIPIKOR tidak terdapat adanya perintah atau rekomendasi kepada Tergugat/siapapun yang berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada Tenggugat

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research was conducted  based on the Semarang State Administrative Court Decision Number : 041 / G / 2015 / PTUN.Smg. The purpose of the research was to review and analyze judicial legal consideration in categorizing Disputed Object Decrees as State Administrative Decision (SAD) wich were excluded under Article 2 Letter e of Law Number 9 of 2004 and analyzing whether the Rembang Regent Decree Number: 888/0496/2015 regarding disrespected dimissal of a Civil Servant without pension rights included in the criteria excluded according to Article 2 Letter e of Law Number of 2004.
In order to answer the above problems, the research method used in this study was to use the method of the Statute Approach and Case Approach method, analytical descriptive research specification, method collecting data though library studies, normative analysis method qualitative.
Based on the result of the research and discussion it can be concluded that the Rembang Regent Decree Number : 888/0496/2015 regarding termination was not respectfully as a Civil Servant without pension rights not included in the category of State Adimistrative Decissions excluded under Article 2 Letter e of The Law Number 9 of 2004 because it fulfilled the cumulative element of Article 1 Number 9 of Law Number 51 of 2009 and in the court decision of TIPIKOR there is no order or recommendation to the Defendant / anyone authorized to give administrative sanction to the Defendant.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman