Update Artikelilmiah: 23565

RISTIA DESMONDA AMELINDA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dalam melaksanakan kewajibannya dalam rangka mencari alat bukti dan tersangka dalam suatu perkara pidana yang tidak terlepas dari kemungkinan melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga dalam mewujudkan negara yang menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia maka di dalam hukum acara pidana mengenal praperadilan. Penyidik saat melakukan penyidikan kepada Eddy Rumpoko diduga melakukan pelanggaran dalam menetapkan status tersangka. Pemohon meminta hakim dalam praperadilan untuk menyatakan bahwa penetapan tersangka atas pemohon tidak sah.
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim menolak permohonan praperadilan yang diajukan Eddy Rumpoko dan akibat hukum ditolaknya praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka Eddy Rumpoko dalam Putusan Nomor 124/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian prespektif dan menggunakan data sekunder.
Dalam putusan ini penyidik sudah menetapkan tersangka berdasarkan bukti permulaan cukup dan hakim menolak permohonan pemohon dengan alasan penyidik telah melakukan penyidikan sebagai penyidik yang sah sehingga hakim berdasarkan kewenangan yang diberikan Mahkamah Konstitusi dalam praperadilan mengenai penetapan tersangka. Akibat hukum dari putusan ini yaitu tetap dilakukannya penyidikan terhadap pemohon sehingga meneruskan tahapan proses hukum selanjutnya dan pemohon tetap berstatus sebagai tersangka.
Kata Kunci : Praperadilan, Penetapan Tersangka.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Law gives authority to investigators to carry out their obligations in the context of searching for evidence and suspects in a criminal case that is inseparable from the possibility of committing a violation that is not in accordance with the Criminal Procedure Code. In realizing a country that respects and upholds human rights, the criminal procedure the law recognizes pretrial. Investigators when carrying out investigations to Eddy Rumpoko allegedly committed violations in determining the suspect's status. The applicant asked the judge in the pretrial to declare that the determination of the suspect on the applicant was invalid.
This study intends to find out the legal basis for judges rejecting pretrial requests filed by Eddy Rumpoko and the legal consequences of pretrial rejection of the validity of the determination of suspect Eddy Rumpoko in Decision Number 124/Pid/Prap/2017/PN.Jkt.Sel. The research method used is normative juridical with the specification of perspective research and uses secondary data.
In this decision the investigator has determined the suspect based on sufficient preliminary evidence and the judge rejects the request of the applicant on the grounds that the investigator has carried out the investigation as a legitimate investigator so that the judge based on the authority granted the Constitutional Court in the pretrial regarding the determination of the suspect. The legal consequence of this ruling is that it continues to investigate the applicant so that the next step of the legal process continues and the applicant remains a suspect.
Keywords : Pretrial, Determination of Suspects.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman