Home
Login.
Artikelilmiahs
23495
Update
MITA VICENCIA YONANTA
NIM
Judul Artikel
IMPLEMENTASI PERADILAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 16/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
ABSTRAK “IMPLEMENTASI PERADILAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 16/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk)” Penelitian ini bersumber pada Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk yang mengadili perkara pidana perikanan dalam tingkat pertama dengan peradilan in absentia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berupa Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu penerapan putusan dalam tindak pidana perikanan dengan putusan Nomor 16/Pid.Prkn/2016/PN.Ptk telah sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta eksekusi barang bukti dalam putusan tersebut adalah berupa dirampas oleh negara dan dimusnahkan.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This research is based on the Verdict of the District Court Judge Pontianak Number: 16 / Pid.Prkn / 2016 / PN.Ptk which adjudicates fisheries criminal cases in the first level with judiciary in absentia. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The data used are secondary data which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials in the form of laws and relevant literature books. The legal conclusion that can be drawn from this research is application of the Verdict of fisheries crime Number 16 / Pid.Prkn / 2016 / PN.Ptk in accordance with Article 79 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries as amended by Law Number 45 of 2009 concerning Amendment to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries as amended by Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries and the implementation of evidence in the decision is in the form of being seized by the state and destroyed.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save