Update Artikelilmiah: 23354

DIMAS BHASKORO AJIE

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi, beberapa tahun terakhir sering terdengar istilah Whistleblower sebagai salah satu upaya pengungkapan dalam kasus tindak pidana korupsi. Permasalahan yang sering dihadapi oleh seorang yang di kategorikan sebagai Whistleblower belum mendapatkan apresiasi yang baik, kurangnya dukungan, perlindungan apalagi penghormatan atau penghargaan yang semestinya bagi mereka.
 Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian perskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara sistematis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah dapat ditetapkan status sebagai Whistleblower  terhadap seorang terdakwa. 
Berdasarkan hasil penelitian dalam putusan Nomor : 763 K/PID.SUS/2015 menunjukan bahwa tidak adanya peraturan yang jelas mengenai pengertian atau definisi penetapan status sebagai Whistleblower yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator).
Kata Kunci : Whistleblower, Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi

Abtrak (Bhs. Inggris)

In uncovering cases of corruption, in recent years the term Whistleblower is often heard as one of the disclosure efforts in corruption cases. The problem that is often faced by a person who is categorized as a Whistleblower has not received good appreciation, lack of support, protection, and respect or proper appreciation for them.
 	The research method used in this writing is normative juridical, with descriptive research specifications. This study uses secondary data obtained through literature and systematically described. The purpose of this study is to find out whether a Whistleblower status can be determined against a defendant.
Based on the results of the research in the judgment Number: 763 K / PID.SUS / 2015 shows that the absence of a clear regulation regarding the definition of the determination of status as a Whistleblower contained in Law No. 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection and Supreme Court Circular No. 4 of 2011 concerning the Treatment of whistleblowers and justice collaborator.
Keywords: Whistleblower, Justice Collaborator, Corruption Crime

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman