Home
Login.
Artikelilmiahs
23325
Update
RIANSYAH ADITYA NUGROHO
NIM
Judul Artikel
PENERAPAN PASAL 8 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG MENGENAI PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN UNTUK PT. SIAK RAYA TIMBER PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR : 05/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.MEDAN
Abstrak (Bhs. Indonesia)
ABSTRAK PENERAPAN PASAL 8 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG MENGENAI PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN UNTUK PT. SIAK RAYA TMBER PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR : 05/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.MEDAN Oleh : RIANSYAH ADITYA NUGROHO E1A014247 Semakin ketatnya persaingan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan tentunya sangat dimaklumi ada diantaranya yang mengalami gulung tikar akibat terlilit utang. Akibatnya dalam kondisi seperti ini sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Salah satu cara untuk mengatasi penyelesaian utang piutang dapat diselesaikan dengan cara mengajukan permohonan Kepailitan ke Pengadilan Niaga dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada Kreditur terhadap piutang yang belum dibayarkan oleh Debitor. Debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya apabila memenuhi syarat maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pailit apabila terdapat fakta atau keadaan sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal tersebut adalah perwujudan dari asas pembuktian sederhana dalam kepailitan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan untuk PT. Siak Raya Timber pada putusan Pengadilan Niaga Nomor : 05/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.MEDAN. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan situs-situs internet. Analisis data-data yang diperoleh di analisis dan di jabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Hakim salah menerapkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan salah menjatuhkan putusan permohonan pailit karena seharusnya PT. Siak Raya Timber telah memenuhi unsur-unsur untuk dinyatakan pailit. Kata kunci : Kepailitan, Pembuktian Sederhana.
Abtrak (Bhs. Inggris)
ABSTRACT APPLICATION OF ARTICLE 8 SECTION 4 CONSTITUTION 37TH OF 2004 ABOUT BANKRUPTCY AND OBLIGATION POSTPONEMENT TO UNPRETENTIOUS AUTHENTICATION IN REQUESTING BANKRUPTCY OF PT. SIAK RAYA TMBER IN COMMERCIAL COURT DECISION NUMBER: 05/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.MEDAN By : RIANSYAH ADITYA NUGROHO E1A014247 Increasing number of rivalry among companies is common if one of them had bankruptcy because company debts. Under those circumstances, current condition affects the capability to pay the debts. One strategy to handle the debts is by requesting bankruptcy status to Commercial Court with purpose to grant legal certainty to Creditor for unpaid debts of Debtor. Debtor can be considered as bankrupt if adequate the rules in Article 2 section (1) Constitution 37th of 2004 about Bankruptcy and Obligation Postponement. Moreover, if the rules is completely adequate, Judges can sentence bankruptcy status if there are any facts or unpretentious conditions based on Article 8 sentence (4) Constitution 37th of 2004 about Bankruptcy and Obligation Postponement. This article is a form of application of unpretentious authentication. Therefore, the researcher conducts a research entitled Application Of Article 8 Section 4 Constitution 37th Of 2004 About Bankruptcy And Obligation Postponement To Unpretentious Authentication In Requesting Bankruptcy Of PT. Siak Raya Tmber In Commercial Court Decision Number: 05/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.MEDAN. The approach applied in this research is normative juridical approach. Secondary data is the data used in this research that obtained from books, literature, legislation, legal documents and online sources. The obtained data are analyzed and elaborated based on legal norm related with the object of research. The result of this research shows that Judges were wrong in applying Article 8 section (4) Constitution 37th of 2004 about Bankruptcy and Obligation Postponement because PT. Siak Raya Timber should have complete all the rules to be considered as bankrupt. Keywords: Bankrupt, Unpretentious Authentication
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save