Update Artikelilmiah: 22990

FAIZAL IMAM ALFARIS

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Akta Kelahiran kini menjadi isu global dan sangat azasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Pada Tahun 2015, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor : 472.11/4954/SJ Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2015-2019 adalah peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran sebagai Nawa Cita Pertama Pemerintah untuk menghadirkan Negara yang bekerja, memberikan rasa aman dan melindungi melalui pelayanan pencatatan sipil. Merujuk kepada agenda pembangunan nasional tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Model Kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan untuk memperoleh data penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukan proses implementasi kebijakan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas belum optimal. Berdasarkan pendekatan yang pertama yaitu  Output-output kebijaksanaan dari badan pelaksana dapat diketahui bahwa dalam berkas SOP dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas sejalan dengan peraturan yang ada untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran dalam rangka perlindungan hukum dalam hal pencatatan sipil. Sedangkan pada pendekatan yang kedua yaitu kepatuhan implementor terhadap keputusan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya berjalan sempurna terutama dalam hal pembuatan akta kelahiran secara online dan pelaporan data masih ada keterlambatan. Pendekatan yang ketiga yaitu Dampak nyata output kebijaksanaan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sosial sangat berupaya untuk mencapai tujuan yang hendak ingin dicapai yaitu dengan melakukan beberapa manuver pelayanan. Beberapa kendala yang muncul dirasa masih bisa dihadapi oleh pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The Birth Certificate has now become a global issue and is very basic because it involves identity and citizenship status. In 2015, the government issued the Minister of Home Affairs Circular Number: 472.11 / 4954 / SJ 2015 which explained that the national development agenda which was the government's priority in 2015-2019 was an increase in the ownership of the Birth Certificate as the First Nawa Cita of the Government to present the working State, giving a sense of security and protection through civil registration services. Referring to the national development agenda, the government established the Ministry of Home Affairs Regulation (Mendagri) of the Republic of Indonesia, Number 9 of 2016 concerning the Acceleration of Increased Coverage of Ownership of Birth Certificates. This study aims to determine the process of implementing the policy of accelerating the increase in ownership coverage of birth certificates aged 0-18 years at the Banyumas Regency Population and Civil Registration Office. The location of the research done at the Regency BLK Banyumas. This type of research is Qualitative Research Model by using descriptive analysis. The selection of purposive sampling technique using informants and to obtain research data using interviews, observation and documentation. While the data analysis techniques using interactive analysis model is. The results of the study show that the policy implementation process of accelerating the increase in ownership of birth certificates for children aged 0-18 years in the Banyumas Regency Population and Civil Registration Office is not optimal. Based on the first approach, the Policy outputs from the implementing agency can be seen in the Banyumas District Population and Civil Registration Office SOP and Strategic Plan in line with existing regulations to increase ownership of birth certificates in the context of legal protection in the case of civil registration. Whereas in the second approach, the implementor's compliance with the decisions in the Banyumas Regency Population and Civil Registration Office has not been fully implemented, especially in terms of making birth certificates online and reporting data there are still delays. The third approach is the real impact of policy output. The Department of Population and Social Records is very striving to achieve the objectives to be achieved, namely by carrying out several service maneuvers. Some obstacles that arise are felt to be faced by civil servants and civil service officials.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman