Update Artikelilmiah: 22944

GAYUH PRIMA SETYO ADI RAMELAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pengelolaan e-Government di Kabupaten purbalingga diselenggarakan secara bersama-sama baik oleh Dishubkomfo maupun seluruh SKPD yang ada. Dishubkominfo bertindak sebagai induk pengelola dan penyedia layanan serta untuk setiap SKPD ditunjuk satu admin yang bertugas untuk melaksanakan pembaharuan data dan informasi website dan sub domain SKPD masing-masing.  Pembagian tugas pengelolaan website kepada masing-masing SKPD memang baik, namun di sisi lain permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Dishubkominfo dengan masing-masing SKPD maupun antara satu SKPD dengan SKPD yang lain. Sehingga tidak semua SKPD dapat menyajikan data dan informasi yang up to date. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen e-government di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bidang Kominfo dengan sasaran Kepala Bidang dan Kepala Seksi Telematika Pos dan Telekomunikasi serta SETDA Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini mengkaji lima aspek dalam melihat manajemen antara lain: planning, organizing, assembling of resources, directing dan controlling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang pertama dilihat dari planning, Di Kabupaten Purbalingga belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan e-Government. Selain itu belum adanya rencana strategis yang jelas dalam pengembangan e-Government yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kedua organizing, kurangnya tenaga teknis IT berakibat pada pembagian tugas yang berat serta belum idealnya struktur organisasi pada Bidang Kominfo. Ketiga assembling of resources, jumlah tenaga teknis yang dibutuhkan masih kurang, kemampuan pengelola atau admin website di tiap SKPD tidak merata, Keempat directing, secara internal maupun eksternal dilakukan oleh Bidang Kominfo, baik langsung melalui Rapat Koordinasi, memalui telepon maupun pesan Whatsapp. Kelima controlling, yakni hanya dilakukan melalui secara internal maupun eksternal oleh Bidang Kominfo kepada SKPD belum maksimal.

Abtrak (Bhs. Inggris)

E-government in Purbalingga Regency is seen by the existance of the policy in technology sector in the government. The management of e-Government in Purbalingga Regency was held jointly by both Dishubkomfo and all existing (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD. Dishubkominfo as manager and service provider as well as for each SKPD appointed an admin who is tasked to carry out the updating of the data and information on the website and sub domain of each SKPD. The division of website management tasks for each SKPD is indeed good, but on the other hand the problem that often arises is the lack of communication and coordination between Dishubkominfo and each SKPD and between one SKPD and another SKPD. So that not all SKPD can present up-to-date data and information. This research atten in the Office of Communication and Information Sector with the aim of the Head of Section and Head of the Post and Telecommunication Telematics Section and SETDA of Purbalingga Regency. This research use five aspects in seeing the management, there are: planning, organizing, assembling of resources, directing and controlling. The research showed that first, can being seen from the planning, In Purbalingga there are no regional regulations that specifically regulate the implementation of e-Government. Besides that there is no strategic plan in the development of e-Government that will be carried out by the Purbalingga District Government. Second, the organizing, IT technical personnel is less needed caused to heavy duty, also the unideal the organization structure in the sector of Kominfo. Third, assembling of resources, the number of technical personnel needed is still lacking, the ability of the website manager or admin in each (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD is uneven, The four directives, both internally and externally, are carried out by the Communication and Information Sector, both directly through Coordination Meetings, by telephone and Whatsapp messages. The fifth controlling, that is only carried out internally and externally by the Kominfo Sector to the SKPD is not  maximal.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman