Update Artikelilmiah: 22897

HANI' NURUL ISNAINI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program nasional yang
ditujukan untuk menangani permasalahan permukiman yang menggunakan prinsip kolaborasi. Kelurahan Berkoh, Kabupaten Banyumas, menjadi salah satu wilayah yang melaksanakan Program KOTAKU dengan tingkat permasalahan kumuh yang cukup tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Collaborative Governance dalam penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan melalui Program KOTAKU di Kelurahan Berkoh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan indikator-indikator Collaborative Governance tidak
terpenuhi secara keseluruhan, berikut adalah capaian per indikator: 1) Network
Structure, tipe struktur jaringan dalam program adalah Lead Organization sehingga ditemukan adanya dominasi peran dari salah satu aktor; 2) Commitment to a common purpose, belum semua aktor menunjukkan komitmen yang baik namun pada setiap tahapan program komitmen terus meningkat; 3) Trust among the participants, kepercayaan antar aktor belum sepenuhnya baik namun ada upaya untuk menumbuhkan kepercayaan; 4) Governance, sudah terdapat kejelasan peraturan yang mendasari jalannya program dan siapa saja pihak yang terlibat; 5) Access to authority, terdapat kejelasan garis koordinasi dan kewenangan masing-masing pihak; 6) Distributive accountability/responsibility, pihak yang terlibat masih banyak berjalan dengan kegiatan masing-masing; 7) Information sharing, terdapat pertukaran informasi antar aktor namun tidak dilaksanakan secara rutin; dan 8) Access to resource, perlu ada sumber dana lain selain dana BDI dan Pemkab, sumber daya manusia masih minim pengetahuannya tentang penanganan kumuh. Selain itu, kedelapan indikator tersebut tidak selalu nampak dalam setiap tahapan program.
Koordinasi antar pihak perlu dilaksanakan secara rutin sehingga tedapat pertukaran informasi yang lancar dan semua pihak yang terlibat dapat mengetahui perkembangan pencapaian target penanganan kumuh. Selain itu, aktor-aktor yang terlibat perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dari program, sehingga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara terus-menerus kepada masyarakat.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program is a national slum handling program to solve the urban slum area problems using collaboration principle. This program also applied in Kelurahan Berkoh, Banyumas, which has complex slum area problems. The purpose of this research is to analyze and describe how Collaborative Governance work on urban slum handling process through KOTAKU Program in Kelurahan Berkoh. This research is using qualitative approach.
The result of research showed that the indicators of Collaborative Governance are not wholly work on the implementation of KOTAKU in Berkoh, as follows: 1) Network structure, the type of network that works in the program is Leading Organization type; 2) Commitment to a common purpose, not every actors showed the good commitment, but in every stage of the program showed the increase of actors’ commitment; 3) Trust among the participants, there was no full trust among the participants, but there are eforts to build the trust; 4) Governance, there are clear regulations that underlained the implementation of the program and who is in concerned, a rejection is happen but it can be handled; 5) Access to authority done according the existing authority and according to each task; 6) Distributive accountability/responsibility, actors are mainly done their own programs; 7) Information sharing, there are information exchange among stakeholders, but it’s not done regularly; and 8) Access to resource, still needs other sources of funds besides from BDI and government, from the human resources aspect there are lack of knowledge about slum area handling. Beside that, eight indicators mentioned before are not always seen in every stage of the program.
Coordination among the actors should be done regularly so information sharing process can go well and all the actors that involved can monitor the progress and performance of slum handling program. All the actors also have to pay more attention on sustainability aspect, so the infrastructure can be useful and the resulting effects will last longer for the society.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman