Update Artikelilmiah: 22437

VITA ARIMA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Keputusan Fiktif Positif  diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengandung makna bahwa apabila Orang atau Badan Hukum Perdata melakukan permohonan, akan  tetapi Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan keputusan atau melakukan tindakan dalam waktu yang telah ditentukan, maka permohonan tersebut  dianggap dikabulkan secara hukum. Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 3/P/FP/2017/PTUN-BNA, bertujuan untuk mengetahui parameter dasar suatu keputusan dapat disebut sebagai Keputusan Fiktif Positif, serta untuk mengetahui putusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Fiktif Positif.
	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya diam saja dan tidak menjawab surat dari Pemohon, akan tetapi formalitas atau kriteria permohonan dari Pemohon sebagai permohonan Keputusan Fiktif Positif tidak terpenuhi, maka putusan permohonan dinyatakan  tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaart).

Kata Kunci : Keputusan Fiktif Positif, Komisi Independen Pemilihan, Niet Onvankelijke Verklaart.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Positive Fictitious Decisions are regulated in Article 53 of Law Number 30 of 2014 about Government Administration, meaning that if a Person or Civil Agency carries out an application, when the Agency or Government Official does not determine a decision or take action within a certain time, then the application is considered to be legally granted. This research was based on the decision of the Banda Aceh State Administrative Court Number: 3 / P / FP / 2017 / PTUN-BNA. The aim was to find out the basic parameters of a decision can be called a Positive Fictitious Decision, and to know wether the decision of the Independent Election Commission of Nagan Raya Regency qualify as a Positive Fictitious Decision.
        The method used in this study was a normative juridical approach with a legislative approach, a case approach and a conceptual approach. The data source used in this study was secondary data. The data obtained was presented in the form of descriptions that were arranged systematically, logically and rationally.
        The results of this study indicated that even though the Independent Election Commission of Nagan Raya District was silent and did not answer the letter from the Petitioner, and the formality or criteria of the petition from the Petitioner as a request for a Positive Fictitious Decision were not fulfilled, then the decision of the petition was declared unacceptable (Niet Onvankelijke Verklaart).

Keywords : Positive Fictitious Decision, Independent Election Commission, Niet Onvankelijke Verklaart.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman