Update Artikelilmiah: 22106

REZA RAVENA PRATAMA PUJIYANTO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini berjudul “IMPLIKASI PRINSIP PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari diterapkannya prinsip Presidential Threshold terhadap pelaksanaan demokrasi dalam sistem ketatanegaran Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum secara yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data yang disajikan secara secara sistematis dan rasional, dan analisis data dilakukan secara normatif.
Penyelenggaraan  Pilpres  di  Indonesia  Pasca  Perubahan  UUD  NRI  1945 mengenal ketentuan  Ambang Batas calon Presiden dan Wakil Presiden atau yang di   istilahkan Presidential Threshold. Ketentuan ini digunakan sebagai prasyarat dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Adapun pengaturannya dapat dilihat pada  Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan, yakni memperoleh kursi  minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah  kursi  DPR  atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional dalam  Pemilu anggota  DPR sebelumnya. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa prinsip Presidential Threshold seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum telah menimbulkan permasalahan baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang pada dasarnya bersifat demokratis. Dapat diketahui bahwa ambang batas pencapresan telah diterapkan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pertama kali diterapkan pada tahun 2004 dan tetap digunakan sampai dengan pemilu pada tahun 2019. 
Ketentuan Persentase ambang batas pada UU No.7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum tebuka (Open Legal Policy) yang dibuat pemerintah yang tujuannya untuk menciptakan sistem pemerintahan presidensial dapat bekerja secara efektif di Indonesia. Dalam perkembangannya, Ketentuan Presidential Threshold tersebut memberikan diajukan  permohonan pengujian (Judicial Review) karena dianggap menutup ruang demokrasi dalam mengajukan calon Presiden, terhadap Pasal 222 UU Pemilu tersebut dengan Pasal 6A UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi pun mengeluarkan putusan-putusannya  beberapa kali yang pada pokoknya menolak permohonan pemohon untuk menghapuskan ketentuan Presidential Threshold tersebut.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research entitled "IMPLICATION PRINCIPLES OF PRESIDENTIAL THRESHOLD ON IMPLEMENTATION OF DEMOCRACY IN INDONESIA". This study aims to determine the implications of the implementation of the principle of Presidential Threshold on the implementation of democracy in the constitutional law system Republic of Indonesia. This research uses legal method in juridical-normative, with descriptive-analytical research specification. Data presented systematically and rationally, and data analysis is done normatively.
Implementation of Presidential Election in Indonesia Post-Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia recognizes the provisions of the threshold of Presidential and Vice Presidential Candidates or termed Presidential Threshold. This provision is used as a prerequisite in the nomination of the President and Vice President. The arrangement can be seen in Article 222 of Law no. 7 of 2017 concerning General Election which states that the candidate pair of President and Vice President shall only be proposed by Political Parties or Composite Political Parties participating in Election that fulfill the requirement of obtaining seats of at least 20% (twenty percent) of the total seats of Parliament or obtaining 25% twenty-five percent) of the national legitimate votes in the election of members of Parliament, previously.
From the research results it can be seen that the principle of Presidential Threshold as stipulated in the Law of General Election has caused new problems in the Indonesian state administration system, especially in the general election system of President and Vice President in Indonesia which is basically democratic. It is known that the imprinting threshold has been applied in the election of President and Vice President first applied in 2004 and remains in use until the elections in 2019.
Conditions The percentage of thresholds on Law No.7 Year 2017 on General Elections is one form of Open Legal Policy created by the government with the aim of creating a presidential government system working effectively in Indonesia. In its development, the Presidential Threshold Provision always creates a Judicial Review because it is considered to close the democratic space in submitting the Presidential candidate to Article 222 of the Election Law with Article 6A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to the Constitutional Court (MK). The Constitutional Court also issued its verdicts several times which in essence always refused the petitioner's request to abolish the provisions of the Presidential Threshold

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman