Home
Login.
Artikelilmiahs
21802
Update
NADYA ELLIZABETH ROSALINI
NIM
Judul Artikel
KEDUDUKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Pengelolaan sumberdaya di Indonesia menjadi polemik yang belum sepenuhnya teratasi sampai saat ini, khususnya di bidang pertambangan. Perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi di bidang pertambangan salah satunya adalah PT. Freeport Indonesia. Perusahaan asal Amerika Serikat ini menjadi perusahaan asing pertama dan terbesar yang mengelola pertambangan di Indonesia. Hubungan bisnis antara Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia dituangkan ke dalam sebuah kontrak karya yang sifatnya privat. Seiring berjalannya waktu banyak ketidaksesuaian antara isi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan Indonesia berdasarkan hukum perjanjian internasional dan untuk mengetahui kedudukan pemerintah Indonesia dalam kontrak karya dengan PT. Freeport Indonesia. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-sosiologis. Data yang diperoleh dari penelitian adalah data primer berdasarkan wawancara dan data sekunder berupa peraturan-peraturan, lalu data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitan ini yaitu dibutuhkannya code of conduct on transnational corporation dalam perjanjian kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan mengenai posisi kontrak karya tidak melakukan penyelarasan dan tidak mematuhi perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Code of conduct memiliki urgensi yang sangat penting untuk Indonesia untuk mengkukuhkan kedudukan Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki kewenangan lebih tinggi dibanding PT. Freeport Indonesia sebagai perusahaan transnasional khususnya dalam dampak-dampak yang bersifat publik yang tidak diatur di dalam kontrak karya atau disebut unexpected impacts.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Pengelolaan sumberdaya di Indonesia menjadi polemik yang belum sepenuhnya teratasi sampai saat ini, khususnya di bidang pertambangan. Perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi di bidang pertambangan salah satunya adalah PT. Freeport Indonesia. Perusahaan asal Amerika Serikat ini menjadi perusahaan asing pertama dan terbesar yang mengelola pertambangan di Indonesia. Hubungan bisnis antara Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia dituangkan ke dalam sebuah kontrak karya yang sifatnya privat. Seiring berjalannya waktu banyak ketidaksesuaian antara isi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan Indonesia berdasarkan hukum perjanjian internasional dan untuk mengetahui kedudukan pemerintah Indonesia dalam kontrak karya dengan PT. Freeport Indonesia. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-sosiologis. Data yang diperoleh dari penelitian adalah data primer berdasarkan wawancara dan data sekunder berupa peraturan-peraturan, lalu data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitan ini yaitu dibutuhkannya code of conduct on transnational corporation dalam perjanjian kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan mengenai posisi kontrak karya tidak melakukan penyelarasan dan tidak mematuhi perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Code of conduct memiliki urgensi yang sangat penting untuk Indonesia untuk mengkukuhkan kedudukan Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki kewenangan lebih tinggi dibanding PT. Freeport Indonesia sebagai perusahaan transnasional khususnya dalam dampak-dampak yang bersifat publik yang tidak diatur di dalam kontrak karya atau disebut unexpected impacts. Kata Kunci: PT. Freeport Indonesia, kedudukan, code of conduct.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save