Home
Login.
Artikelilmiahs
21678
Update
RIZKY YUNANTO
NIM
Judul Artikel
KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM (STUDI PUTUSAN PTUN TANJUNG PINANG NO. 6/G/2015/PTUN.TPI)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penelitian ini bersumber pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 6/G/2015/PTUN.TPI, yang akan menguraikan mengenai kekuatan eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tergugat dalam sengketa a quo adalah Rektor Universitas Putera Batam yang merupakan universitas swasta dan objek gugatannya adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Putera Batam Nomor: 017/UPB/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015 tentang Penjatuhan Drop Out (DO) terhadap Penggugat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, Tergugat telah tidak prosedural/formal. Oleh karena itu, Majelis Hakim di dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa serta memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan KTUN baru untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This research is based on the Decision of the State Administrative Court of Tanjung Pinang Number 6 / G / 2015 / PTUN.TPI, which will describe the executive power of the Decision of the State Administrative Court. The defendant in the a quo dispute is the Rector of Putera Batam University which is a private university and the object of the lawsuit is the Decision of the Rector of Universitas Putera Batam Number: 017 / UPB / II / 2015 Date 11 February 2015 on Drop Out (DO) Plaintiff. The method used in this research is normative juridical with approach of legislation, case approach, and conceptual approach. The Panel of Judges in its legal considerations states that in issuing the decision of the object of dispute, the Defendant has not been procedural / formal. Therefore, the Panel of Judges in its ruling granted the Plaintiff's claim and declared the invalidation of the object of the dispute and ordered the Defendant to issue a new KTUN to restore the original Plaintiff's status.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save