Update Artikelilmiah: 21677

FARIDA NUR UTAMI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Objek praperadilan mengalami perluasan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai penetapan tersangka. Tujuan diadakan Praperadilan sebagai kontrol terhadap penegak hukum dalam rangka melindungi hak-hak tersangka. Agar penegak hukum dapat cermat dan teliti dalam menganalisis hasil penyelidikan dan penyelidikan serta dapat melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya. Pengadilan melalui praperadilan ikut membatasi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan penegak hukum, demi tegaknya the rule of law. Mereka yang dirugikan dapat menuntut penegak hukum selama penyidikan ataupun penuntutan berlangsung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan nomor 15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. apakah telah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku atau tidak, serta untuk mengetahui mekanisme pelimpahan kewenangan penyelidikan antara KPK dengan Kejaksaan sehingga tidak terjadi duplikasi. 
Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, Putusan Nomor: 15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, dan perlu diketahui bahwa KPK bukan satu-satunya lembaga yang menangani korupsi, tetapi ada lembaga lain yaitu kejaksaan dan kepolisian. Untuk menjalin kerjasama tersebut demi tercapainya optimalisasi pemberantasan korupsi antar ketiga lembaga/instansi tersebut harus melakukan rapat-rapat koordinasi, tukar menukar informasi terkait kasus yang sedang diselidiki dan apabila akan melakukan pelimpahan kewenangan harus diadakan gelar perkara terlebih dahulu yang kemudian pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan MoU yang telah disepakati.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The pre-trial object has expanded with the issuance of The Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 regarding the decree of the suspect. The purpose of Pretrial Justice is to control law enforcement in order to protect the rights of suspects. In order for law enforcers to be accurate and thorough in analyzing the results of investigations and also can coordinate with other law enforcement agencies. Courts through pretrial justice limits the tendency of power abuse by law enforcers, for the establishment of the rule of law. Disadvantaged persons may sue law enforcement during investigation or prosecution. The purpose of this study is to determine the judge's legal considerations in Decision number 15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. whether it has been referring to the applicable legislation or not, and to know the mechanism of delegation of investigation authority between the KPK and the Attorney so there is no duplication.
This legal research used normative juridical approach, analytical descriptive research specification, secondary data sources covering applicable legislation, literature, Decision Number: 15/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. data collection by library study, presented in the form of description and analyzed by qualitative normative method.
Based on the result of the research, it can be concluded that the judge in his legal consideration has been referring to the applicable legislation, and it is important to note that the KPK is not the only institution dealing with corruption, but there is another institution that is the attorney and the police. To establish such cooperation in order to achieve the optimization of corruption eradication among the three agencies / institutions, they must conduct coordination meetings, exchange information relating to the case being investigated and if they will do the delegation of authority they should first held degree case which the implementation is poured in the minutes of the event, in accordance with those included in Law Number 30 Year 2002 and the MoU that has been agreed.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman