Update Artikelilmiah: 21604

YASINTA ELKA PRASASTININGRUM

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Yogyakarta Nomor :8/G/2016/PTUN.YK, yang akan menguraikan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan bentuk penormaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam putusan tersebut, serta menguraikan badan peradilan yang berwenang melakukan pengujian terhadap objek sengketa.

Penggugat dalam perkara a-quo adalah Handoko, S.H., M.Kn., M.H.Adv., Tergugatnya adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan objek gugatannya adalah Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 hal “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penormaan objek sengketa dalam putusan Nomor 8/G/2016/PTUN.YK adalah Umum-Kongkret. Menurut Majelis Hakim, objek sengketa tersebut bukanlah suatu peraturan perundang-undangan, bukan juga KTUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan perluasan pengertian KTUN serta diskresi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, melainkan merupakan suatu peraturan kebijakan (beleidsregel). Terdapat dua alternatif badan peradilan yang berwenang menguji objek sengketa a quo, yaitu Mahkamah Agung (melalui hak uji materiil, Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji materiil) dan Peradilan Tata Usaha Negara (yaitu secara marginal toetsing dari aspek doelmatigheid, dengan AUPB sebagai batu ujinya).

Kata kunci : Perluasan Pengertian KTUN, bentuk penormaan, beleidsregel.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research based on the Yogyakarta State Administrative Court decision No. 8/G/2016/PTUN.YK, which will describe the judges legal considerations in determining the form of norm of the State Administrative Decree which is the object of the dispute and explains the competence of jurisdiction to examine the object of the dispute.

The plaintiff in the a-quo  case is Handoko, S.H., M.Kn., M.H.Adv., the defendant was the Governor of Yogyakarta Special Region and the object of the lawsuit is the Instruction of the Deputy Head of Yogyakarta Special Region No. K.898/I/A/1975 dated 5 March 1975 about “Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi”. The method of this research is normative juridical which is used legislation approach, case approach, and conceptual approach.

The result of the research shows that the form of object of dispute in Decision No. 8/G/2016/PTUN.YK is General-Concrete. According to the Panel of Judges, the object of the dispute is not a legislation, not the Decision of State Administration as stipulated in the Law of State Administration Court, and not an extension of the meaning of the Decision of State Administration or the discretion as referred to in Law Number 30 Year 2014 concerning Government Administration, but rather a regulatory policy (beleidsregel). There are two judicial alternatives authorized to examine the a quo dispute object, namely the Supreme Court (through the right to judicial review, Article 1 point 2 of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2011 on the right to test material) and the State Administrative Court (ie, marginally toetsing from the doelmatigheid aspect, with AUPB as the test stone).

Keywords : the extension of the definition of KTUN, form of norm, beleidsregel.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman