Update Artikelilmiah: 21573

PANJI BANGUN INDRIYANTO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
IMPLEMENTASI HAK JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS SUAP PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN DEIYAI (Studi Putusan Nomor: 14/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST)

Oleh : Panji Bangun Indriyanto (E1A014063)

Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara. Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui perbuatan tindak pidana korupsi tersebut, yang disebut justice collaborator. Tersangka kasus korupsi yang juga adalah seorang justice collaborator harus mendapatkan hak secara istimewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak justice collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus seorang terdakwa yang sekaligus merupakan justice collaborator. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah bahan pustaka (data sekunder)  yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif yaitu mengolah dan menafsirkan berdasarkan pada putusan maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian yang dilakukan dari Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst diperoleh hasil sebagai berikut: implementasi hak justice collaborator sudah diterapkan yaitu keringanan penjatuhan pidana namun dalam pengimplementasianya dirasa masih kurang maksimal. Majelis hakim dalam memberikan vonis putusan terlalu formalis dan positivistik, seharusnya yang dilihat adalah asas manfaatnya.

Kata Kunci : implementasi, tindak pidana korupsi, justice collaborator

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF THE JUSTICE COLLABORATOR RIGHTS IN THE BRIBERY CASE OH THE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT IN DEIYAI REGENCY (Decision Number:14/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST)

Corruption is a crime that is already widespread in society, the number of cases occurring increasimg as well as the amount of state losses. To disclose the perpetrators of corruption suspects that have a strong economic and political position is certainly requires courage and witnesses who directly know the act of corruption, called justice collaborator. The suspect of a corruption case which is also a justice collaborator should get the privilege. This study aims to determine the implementation of the right justice collaborator in the disclosure of corruption cases and to know the judge's consideration in deciding a suspect who is also a justice collaborator. This research uses normative juridical approach method by examining the library material (secondary data). The research method used in this research is normative qualitative, these are processing and interpreting based on decision and legislation related to the research. Research is carried out from Decision Number: 14 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Jkt.Pst. It was obtained the following results: implementation of justice collaborator right has been applied that is the reduction of criminal penalty but in its implementation is still less than the maximum. The judges in giving the verdict is too formalistic and positivistic, it should be seen is the principle of its benefits.

Key Words : implementation, the crime of corruption, justice collaborator

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman