Update Artikelilmiah: 21505

AJI SAEPULLAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini mengambil judul “ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perumusan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui kajian reformulasi ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar dapat berlaku efektif. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang terjadi secara sistematis di berbagai sektor, kejahatan tersebut tengah mengancam kesejahteraan bangsa, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat ancaman pidana mati, namun norma hukum ancaman pidana mati tersebut lemah secara yuridis untuk dapat diterapkan karena adanya syarat-syarat keadaan tertentu yang sulit terpenuhi, tidak seperti kejahatan penyalahgunaan narkotika dan terorisme yang ancaman pidana mati dalam undang-undangnya tidak sulit untuk dapat diterapkan.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan konsep kepustakaan, data diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga datanya berbentuk data sekunder dan wawancara sebagai penunjang data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif-kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu sulitnya menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena harus memenuhi syarat keadaan tertentu yang sulit terpenuhi dan tidak ada ukuran yang jelas. Oleh karena itu dapat dijelaskan dengan interpretasi sistematis. Kelemahan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah keadaan tertentu sulit terpenuhi, tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara formil (asas dapat dilaksanakan), tidak memenuhi aspek asas legalitas nullum crimen nulla poena sine lege certa. Pertimbangannya adalah putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan pidana mati konstitusional, serta perbandingan hukuman mati terhadap koruptor di berbagai negara seperti di Tiongkok, Arab Saudi, Vietnam, Singapura dan Malaysia adalah berlaku efektif. Oleh karena itu perlu reformulasi terhadap undang-undang tersebut dengan memperbaiki kelemahan-kelemahannya dan dalam norma hukumnya agar diatur secara eksplisit serta mempertimbangkan kriteria-kriteria seperti bobot delik, keseriusan akibat nyata yang ditimbulkan, nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan kriteria dari pelaku tindak pidana korupsi tersebut.
Kata kunci : Ancaman, Pidana Mati, Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research entitled “DEATH PENALTY THREAT TOWARDS CORRUPTION SUSPECT (Juridical review towards the Law Number 31 of 1999 about eradication of the criminal act of corruption Juncto the Law Number 20 of 2001 on changes in Law Number 31 of 1999 about eradication of the criminal act of corruption)”, The aimed of this research was to know the formulation of the criminal death towards the corruption suspect and to know the reformulation study of the criminal death toward the corruption suspect in order to be applied effectively. Corruption crime was an extraordinary crime which happened systematically in any sector, this crime threat prosperity nation, in the Law of the Criminal act of corruption, there was death penalty threat. However, the norm law about the death penalty threats was lack in juridical to be applied because of the requirements of specific conditions which were difficult to be accomplished. Not the same as the crime of narcotics and terrorism, that the death penalty threats in that law was not difficult to be applied.
This research was descriptive-analytic method, with normative juridical approach method, this research was conducted by literature concept, and the data was taken from literature study, so the form of the data was secondary data and the interview as supporting data. The data analysis method used qualitative-normative.
Based on the result of the research, it could be concluded that the difficulties in applying death penalty threat towards the corruption suspect was to accomplish the requirement of specific conditions which were difficult to be accomplished and there was no specific measurement. Therefore, it could be explained with systematic interpretation. The lacks of the laws about the corruption criminal act were the specific condition which was difficult to be accomplished, not accomplish a good establishment principle of law regulation formally (The principle could be implemented), not accomplish the legality principles aspect nullum crimen nulla poena sine lege certa,considering the decision No. 2-3/PUU-V/2007 (Indonesian constitutional Court) stated the constitutionality of the death penalty and the comparison of the death penalty towards the corruptor in any country such as China, Arab, Vietnam, Singapore, and Malaysia were implemented effectively. Therefore, it needed reformulation towards the laws about the criminal act of corruption with fixed the lacks of its, regulated the law norm explicitly, and considered the criterions such as integrity of the criminal act, the seriousness was caused by the prove arisen, the value of financial loss or economic country, and the criterion from the corruptor suspect.
Key words: Threat, Death Penalty, Corruptor Suspect

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman