Update Artikelilmiah: 21477

FAHMI NUR WICAKSONO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK

PENERAPAN DISSENTING OPINION HAKIM DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI 
(Tinjauan Yuridis No. 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman.Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis. Prinsip tersebut untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi dan pengaruh dari pihak-pihak lain, agar hakim dalam memutus perkara benar-benar demi keadilan berdasarkan hukum, rasa keadilan dan hati nurani, serta putusannya dapat dipertanggungjawabkan. Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan mengadakan rapat permusyawaratan yang bersifat rahasia. Dalam rapat permusyawaratan, dapat terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara hakim. Terkait permasalahan ini terdapat salah satu kasus mengenai dissenting opinion dalam Putusan No.17/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Jkt.Pst. Bahwa terdapat dissenting opinion terkait hakim memutus diluar dakwaan dimana dua hakim tidak setuju hakim memutus diluar dakwaan.
Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara sistematis.
Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan No.17/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Jkt.Pst  bahwa hakim dalam memutus harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis dan juga dissenting opinion dapat memberikan pengaruh bagi hasil dari putusan karena putusan tersebut berdasarkan suara terbanyak, maupun pengaruh bagi hakim dalam memutus.

Kata Kunci :Dissenting Opinion, Putusan, Tindak Pidana Korupsi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DISSENTING OPINION OF JUDGES IN TAKING DECISION PROCESS ON CORRUPTION CASE 
(Review of Decision Number 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST)

The judicial power is a free and independent power from intervention of other parties outside judicial power. The independence of judicial power is one of democratic law state principles. This principle aims to protect the judicial power from intervention and leverage outside parties in order to make a decision merely for the sake of law-based justice, sense of justice and conscience, as well as a responsible decision. Before deciding the decision, Panel of judges need to conduct a secret consultative meeting. On that consultative meeting, dissenting opinion among judges often occurs. Regarding to this matter, there is a case about dissenting opinion inside Decision Number 17/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Jkt.Pst. There was dissenting opinion related on how the judges decided outside of the proposed charge where two judges disagreed so. 
The research method used in this paper is juridical-normative, specifically descriptive research. This research used secondary data from literature study and it is elaborated systematically.
Based on the research in Decision Number 17/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Jkt.Pst on the process of giving decision by judge should consider juridical, philosophical and sociological aspects. Dissenting opinion may give leverage upon the result of decision because the decision should be based on majority votes, even the leverage for the judges when deciding.

Keywords: Dissenting Opinion, Decision, Criminal Act of Corruption.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman