Update Artikelilmiah: 21435

WISNU SURYONO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Informasi tentang barang dan jasa yang diperlukan konsumen adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha dalam bentuk iklan dan label. Untuk memenuhi hak konsumen terutama hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa serta pencantuman label sebagai bentuk pemberian informasi pada produk, maka terdapat adanya larangan bagi pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan jasa mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan serta mengikuti standar yang berlaku dengan harga yang wajar. Penelitian ini mengambil judul “Penerapan Pasal 8 Ayat (1) huruf g, i dan j Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam putusan Nomor: 78/Pid.Sus/2016/PN.Mpw”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan Pasal 8 Ayat (1) huruf g, i dan j UUPK. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan Undang-Undang, dokumen resmi dan situs-situs internet dengan cara studi pustaka, yaitu dengan menginventarisasi data-data tersebut yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Data-data yang diperoleh dianalisis dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menujukan bahwa pada dasarnya Hakim dalam putusan nomor: 78/PID.SUS/2016/PN.Mpw sudah menerapkan Pasal 8 Ayat (1) huruf i dan j UUPK, hanya saja dalam putusannya tidak diperinci aturan yang dilanggar oleh TAPIUS HENDRA Als. AJAN Als. CING Anak UNUS sebagai pelaku usaha. Tapius Hendra terbukti telah melakukan percobaan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yaitu percobaan menjual produk Gula Pasir tanpa adanya Label ataupun informasi produk yang mana hal tersebut penting untuk konsumen. Perbuatan yang dilakukan Tapius Hendra telah memenuhi unsur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK di mana Tapius Hendra telah melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf g, i dan j yaitu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Abtrak (Bhs. Inggris)

Information about goods and services that are needed for consumer is information relating from the side of businessmen, especially in the form of ads and labels. To meet the consumer rights especially the rights for fair use  information, clear and honest about the condition of the goods and/or services as well as the inclusion of the label as the form of the granting of the information on the product, then there are prohibitive for businessmen who are in Article 8 paragraph (1) of Law – Law No. 8 Year 1999 on the protection of consumers. The importance of accurate and complete information upon a goods and services should bring the perpetrators of the attempt to respect the rights of consumers, producing quality goods and services consumed or used safely, as well as the applicable standard with a reasonable price. This research took the title of "the implementation of Article 8 paragraph (1) letter g, i and j law - Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection in the verdict No.: 78/Pid.Suss/2016/PN.Mpw". The purpose of the research itself is to analyze the implementation of Article 8 paragraph (1) letter g, i and j law - law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection. The approach method used in the writings is the normative juridical approach. The Data in the writings is the secondary data in the form of literature books of the regulation of the Constitution, official documents and internet sites with a direct study in the library, mainly to monitor the data and then presented in the form of a systematic description. The data obtained will be analyzed and elaborated based on legal norms that relates to the research object. The results of research reveals that In the verdict number: 78/PID. SUS/2016/PN. Mpw is already applying article 8 paragraph (1) the letter i and j UUPK, althought there is no details regarding which provitions violated by HENDRA TAPIUS Als. AJAN Als. CING Child of UNUS as businessmen. Tapius Hendra proved practicing a foul-deeds in the business as he is have been committing  merchandising which is against the law , as he is to sell the products of Sugar without putting of the Label or product information which it is important to the consumer. The act of Tapius Hendra has meet the elements of the Article 62 paragraph (1) UUPK where Tapius Hendra has violated Article 8 paragraph (1) letter g, I and J are doing is forbidden for business players, the sentence to this violation will be imprisonment for 5 months and pay for the forfeit  Rp 2000,- (two thousand rupiah).

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman