Update Artikelilmiah: 21390

ERIN PRADANA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan tugas pemerintahan harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam praktik tidak jarang terjadi suatu pelanggaran netralitas oleh Pegawai Negeri Sipil, salah satunya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran netralitas tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas melibatkan Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin. Permasalahan yang dibahas adalah peran tim tersebut dalam penegakan hukuman atas pelanggaran netralitas di Kabupaten Banyumas dan implikasi hukumnya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan logis.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam penegakan hukuman atas pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas secara normatif tidak diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan, namun hanya tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Banyumas saja. Implikasi hukum terhadap diberikannya saran dan pertimbangan atas penjatuhan hukuman oleh Tim tersebut yaitu disesuaikannya kriteria pelanggaran yang dilakukan berdasarkan klasifikasi pelanggaran pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sanksi hukuman yang telah diatur di dalamnya.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Civil Servants as an element of the state apparatus in carrying out government duties must be neutral from the influence of all groups and political parties and not discriminatory in providing services to the public. But in practice not infrequently a violation of neutrality by Civil Servants, one of them in the Environment Government of Banyumas Regency. Implementation of the sentence against the violation of neutrality The Government of Banyumas District involves the Consideration Team for the Punishment of Discipline. The issues discussed are the role of the team in enforcing the punishment for violations of neutrality in Banyumas District and its legal implications.

This research uses normative juridical approach approach with regulation and analytical approach. Source of data used in this research is secondary data. The data obtained are presented descriptively in the form of a systematic and logical description.

Based on the results of the research indicates that the role of the Consideration Team for the Punishment of Discipline in enforcing the punishment for the violation of the neutrality of Civil Servants in Banyumas Regency Government is not normatively regulated in the Laws and Regulations, but only in the Decree of Banyumas Regent only. The legal implication of the suggestion and consideration of the sentence by the Team is the adjustment of the violation criteria based on the classification of violation of the laws and regulations related to the punishment sanction set out there in.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman