Update Artikelilmiah: 21334

MADYA BAGUS WIDYANANTO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim yang menyatakan gugatan rekonvensi yang dikabulkan. Dalam perkara wanprestasi mengenai perjanjian jual beli atas tanah pada Putusan No.56/Pdt.G/2015/PN.Bks serta bagaimana akibat hukum putusan tersebut bagi para pihak. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
PutusanNo.510/Pdt.G/2014/PN.Bks merupakan putusan yang menyatakan gugatan rekonvensi dikabulkan karena dalil gugatan rekonvensi dapat dibuktikan berdasarkan  alat bukti  yang di ajukan penggugat  rekonvensi berupa surat , seorang saksi dan pemeriksan setempat oleh hakim . alat bukti berupa surat dan saksi sebagai mana dia ataur dalam Pasal 164 Herziene Indonesische Reglement ( HIR) juncto 1866 KUHPerdata sedangkan pemeriksan di tempat di atur dalam Pasal 153 Herziene Indonesische Reglement  ( HIR).
Hasil penelitian yang diperoleh yakni : (1) Hakim menyatakan gugata rekonvensi dapat dikabulkan  dalam  putusan No.510/Pdt.G/2014/PN.Bks karena gugatan pengugat rekonvensi memenuhi syarat formil maupun materil yang diatur dalam Pasal 132 Herziene Indonesische Reglement   ( HIR).serta dalil gugatan penggugat rekonvensi  dapat dibuktikan.. (2) Akibat hukum dari  putusan yang menyatakan gugatan rekonvensi dikabulkan dalam perkara wanprestasi yang mengakibatkan   pengikat jual beli itu dibatalkan sehingga menciptakan keadaan hukum baru antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvens.. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat konvensi adalah   mengajukan upaya hukum banding yaitu 14 hari setelah putusan dibacan oleh majelis hakim.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to determine the judge's legal considerations that states a grant of reconciliation is granted. In case of default on the land purchase agreement on Decision No.56 / Pdt.G / 2015 / PN.Bks and how the legal consequences of the award for the parties. The method of approach in this research is normative.
The VerdictNo.510 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks is a verdict that states the reconvention lawsuit is granted because the argument of the reconvention claim can be proven based on the evidence presented by the claimant in the form of a letter, a witness and a local examination by a judge. evidence in the form of letters and witnesses as he or sheets in Article 164 of Herziene Indonesische Reglement (HIR) juncto 1866 Civil Code while the examination in place is set in Article 153 of Herziene Indonesische Reglement (HIR).
The results obtained are: (1) The judge stated that the reconvention group can be granted in the decision of No.510 / Pdt.G / 2014 / PN.Bks because the claim of the claimant of the reconvention meets the formal and material requirements set forth in Article 132 Herziene Indonesische Reglement (HIR) as well as the arguments of the claimant's claim of reconvention can be proven. (2) The legal consequences of the verdict stating the reconvention suit are granted in a breach of case which resulted in the binding of the sale and purchase being canceled resulting in a new legal state between the plaintiff of reconvention and the defendant rekonvens. by the plaintiffs of the convention is to file an appeal lawsuit that is 14 days after the verdict is read by the panel of judges.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman