Update Artikelilmiah: 21104

IKHSAN RIAN PRATAMA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bias pro poor budgeting dalam penyusunan anggaran pendapatan desa atau disingkat APBDes, selain itu penelitian ini juga bertujuan mengetahui dan menjelaskan siapa aktor yang dominan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa ini, kemudian siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam perkara ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgar menunjukan masih sangat besar untuk belanja pegawai dibandingkan dengan untuk pemberdayaan masyarakat, sekitar 26,4% dari APBDes untuk penghasilan tetap aparatur dan sekitar 3,4% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Dari sini terlihat adanya ketimpangan anggaran dan menurut PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 nomor 2 menyebutkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus sebagai pendekatannya. Hasil dari penelitian ini menunjukan dinamika yang terjadi pada penyusunan APBDes Desa Langgar tahun 2015 adalah belum sesuai dengan maksud dari undang-undang yang berlaku karena dari sisi pembuatan masyarakat dan juga para stakeholder belum terlibat sepenuhnya dan sempitnya ruang publik bagi meraka dalam penyusunanya, selain itu dari sisi isinya juga belum sesuai dengan prinsip ¬pro poor budgeting dimana anggaran dalam APBDes Desa Langgar tahun 2015 belum mencerminkan keterpihakan kepada masyarakat miskin. Dari sisi aktor dominan pihak eksekutif lah yang mendominasi dalam proses penyusunan APBDes Desa Langgar tahun 2015 karena tidak melibatkan masyarakat secara langsung dan juga peran BPD yang hanya sebagai pengesah saja. Lalu lebih dari seperempat (1/4) dari anggaran hanya untuk gaji dan tunjangan pegawai sementara untuk pemberdayaan masyarakat hanya teranggar skitar 3% dari anggaran yang tersedia. Ini menunjukan yang diuntungkan adalah pihak eksekutif dan yang dirugikan adalah masyarakat.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to determine the bias of pro poor budgeting in the preparation of village income budgets or abbreviated APBDes, in addition this research also aims to know and explain who the dominant actors in the preparation of budget revenue and village spending, then who is benefited and harmed in this case. The Income and Expenditure budget Desa Langgar shows that it is still very large for personnel expenditure compared to community empowerment, about 26.4% of APBDes for fixed income apparatus and about 3.4% is used for community empowerment. From this it is apparent that there are budgetary imbalances and according to PP number 60 year 2014 on village funds sourced from State Revenue and Expenditure Budget Article 19 number 2 states the use of village funds is prioritized to finance development and community empowerment. This research uses qualitative method with case study as its approach. The result of this research shows the dynamics that occurred in the preparation of APBDes Desa Langgar in 2015 is not in accordance with the intent of the applicable law because from the side of making the community and also the stakeholders have not been fully involved and the narrowness of the public space for those in the compilation, besides from the content is also not in accordance with the principle of pro poor budgeting where the budget in APBDes Desa Langgar in 2015 does not reflect the partisanship to the poor. From the dominant actor side the executive is the dominant in the process of preparation APBDes Desa Langgar in 2015 because it does not involve the community directly and also the role of BPD which only as a certifier only. Then more than a quarter (1/4) of the budget is only for salaries and temporary employee benefits for community empowerment is only violated by 3% of the available budget. This shows that the beneficiaries are the executive and the disadvantaged are the community

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman