Update Artikelilmiah: 20329

NAUFAL FIKRI MUJADDID

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2) mengisyaratkan bahwa Indonesia menganut paham negara kesejahteraan. Paham ini kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau disingkat UU SJSN. Dimana dalam pasal 5 ayat (2) UU SJSN menyatakan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial yang ada sepanjang belum dibentuknya badan baru dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sebagai amanah dari Pasal 5 ayat (4) UU SJSN yang mendelegasikan ketetapan lebih lanjut tentang pembentukan BPJS, maka disahkanlah Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) guna mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional maka dibentuklah badan hukum publik BPJS dengan dasar UU BPJS. 
Dalam perjalanannya, UU SJSN mengalami beberapa kali pengujian material di Mahkamah Konstitusi. Salah satu hal yang menjadi permasalahan utama yaitu terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial. Dimana melihat ketentuan pada UU SJSN, pemerintah hanya berkewajiban membiayai jaminan kesehatan terhadap fakir miskin dan orang tidak mampu secara bertahap, namun tidak mengakomodir jaminan kesehatan untuk kelompok masyarakat lainnya. Hal ini diperkuat dengan pembentukan UU BPJS dimana BPJS adalah badan hukum publik berada diluar pemerintahan. Melihat hal tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga otoritatif penafsir konstitusi memberikan beberapa putusan mengenai tafsir konstitusional dari penyelenggaraan BPJS. Didalam penelitian yang dilakukan, diketemukan bahwa mahkamah konstitusi menafsirkan ketentuan dalam UU SJSN yakni kewajiban pemerintah untuk membiayai jaminan kesehatan terhadap fakir miskin dan orang tidak mampu secara bertahap. Hal ini merupakan sesuatu yang konstitusional. Lebih lanjut, Mahkmah Konstitusi berpandangan bahwa sejauh tidak ada kewajiban negara menganut suatu sistem tertentu, maka pilihan sistem yang dipilih oleh UU SJSN adalah pilihan yang konstitusional.

Abtrak (Bhs. Inggris)

1945 Constitution of The Republic of Indonesia (UUD 1945) article 34 clause (2) indicates that Indonesia is a welfare state. This concept followed up by the enactment of Law No. 40 Year 2004 on The National Social Security System (Sistem Jaminan Sosial Nasional) or abbreviated as SJSN Law. Article 5 clause (2) of the SJSN Law states that the existing social security providers are declared as The social security administrative bodies (referred as Badan Penyelenggara Jaminan Sosial or BPJS). As mandated by Article 5 paragraph (4) of the SJSN Law delegating further provisions concerning BPJS, then Law No. 24 of 2011 on Social Security Administration Bodies (abbreviated as BPJS Law) was enacted, in order to achieve the objective of national social security system in the form of public legal entity that was established under the BPJS Law.
In the process, SJSN Law has undergone several judicial reviews by the Constitutional Court (referred as Mahkamah Konstitusi or MK). One of the main issues is related to the implementation of social security. In the provisions of the SJSN Law, the government is only obliged to finance health insurance for the poor and underprivileged community gradually, but does not accommodate health insurance for other community groups. This condition reinforced by the promulgation of BPJS Law, where BPJS is a public legal entity outside the government. Based on that, the Constitutional Court as the authoritative institution of the constitutional interpreter gave several decisions regarding the constitutional interpretation on the implementation of BPJS. In this research, found that the Constitutional Court interpreted the provisions in the SJSN Law is in the form of government obligations to finance health insurance against the poor and underprivileged community gradually. This provision is constitutional. Furthermore, the Constitutional Court has perspectives that if there is no obligation of the state to adopt a particular system, the choice of system chosen by the SJSN Law is a constitutionality.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman