Update Artikelilmiah: 20260

ZAENAL ABIDIN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Dasar pengujian keabsahan KTUN berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PERATUN adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan tetapi dalam kasus penerimaan CPNSD Kota Kupang, kasus kredit fiktif pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, dan kasus penetapan Partai Bulan Bintang sebagai partai politik peserta Pemilu 2014, Majelis Hakim yang mengadili kasus-kasus tersebut menyertakan beleidsregel sebagai dasar pengujian keabsahan KTUN selain peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Akan tetapi, dalam ketiga kasus tersebut oleh hakim beleidsregel dianggap sebagai peraturan perundang-undangan padahal telah diakui dan diterima secara umum dalam ilmu hukum bahwa beleidsregel berbeda dengan peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan hal tersebut, timbul persoalan apakah perbedaan antara beleidsregel dengan peraturan perundang-undangan dan apakah legal reasoning digunakannya beleidsregel sebagai dasar pengujian keabsahan KTUN.
Penelitian ini menggunakan metode case approach dan conceptual approach sebagai metode pendekatan, spesifikasi penelitian ini normatif dengan mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum, sedangkan analisis terhadap bahan hukum tersebut menggunkan metode inner logical squance.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari aspek fungsi, legitimasi, kekuatan mengikat, format, sifat pengujian, dan dasar pengujian (lihat Tabel dalam Pembahasan) antara beleidsregel dan peraturan perundang-undangan berbeda dan legal reasoning digunakannya beleidsregel sebagai dasar pengujian keabshaan KTUN adalah inherensial antara welfare state, freies ermessen, dan beleidsregel dalam konsep berhukum Indonesia.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The basic of the validity testing of KTUN under Article 53 paragraph (2) of the statute of administrtation judicial are statutes and general principles of the good governance, but in the case of the acceptance of CPNSD Kota Kupang, case of fictitious credit in PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kebumen, and case of the determination of the crescent party as a political in the 2014 general election, the judges who tried those cases included the beleidsregel as the basis for the validity testing of the KTUN in addition to the laws and general principles of good governance. Homever, in all three casesby the judge beleidsregel is considered as a statutory law when it has been generally accepted and accepted in law that beleidsregel is different from the laws and regulations. 
Based on this, the question arises whether the difference between beleidsregel and legislation and whether the legal reasoning is used beleidsregel as the basic for the validity testing of KTUN.
This research use case approach and conceptual approach method, this normative research specification by using primary law material and secondary law material as source of law material while analisys of the law material using inner logical squance method.
The result of this study conclude that from the aspect of function, legitimacy, binding strength, format, nature of testing, and testing base (see Table in Discussion) between beleidsregel and different legislation and legal reasoning beleidsregel use as the basis from the testing is inherent between welfare state, freies ermessen, and beleidsregel in the concept of Indonesian punishment.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman