Update Artikelilmiah: 20222

SYADZWINA HINDUN NABILA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bersumber pada putusan PTUN Jakarta Nomor : 04/G/2015/PTUN.JKT, yang akan menguraikan bagaimana kriteria keabsahan dan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan keabsahan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penjatuhan Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah terhadap penggugat.
Tergugat dalam perkara aquo adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan obyek gugatannya adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 496/KMK.01/UP.92/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Kepada Penggugat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Objectum Litis, baik secara kewenangan, prosedur maupun substansi tidak terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Surat Keputusan Objek Sengketa ternyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB Dengan demikian penjatuhan disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah kepada Penggugat tidak sesuai.
Kata kunci : Disiplin PNS, Keabsahan KTUN.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research is based on the decision of PTUN Jakarta Number 04 / G / 2015 / PTUN.JKT, which will describe how the criteria of legality and judge's judicial consideration in determining the validity of the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia concerning the Accomplishment of Discipline in the form of lower rank demotion against the plaintiff.
The Defendant in the aquo case is the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, and the object of the lawsuit is the Decree of the Minister of Finance No. 496 / KMK.01 / UP.92 / 2014 dated October 17, 2014 Regarding the imposition of disciplinary punishment for Lower Rank For 3 (Three) Years To the Plaintiff. The method used in this research is normative juridical with approach used is approach of legislation and approach of case.
The Panel of Judges is of the opinion that the Defendant who has issued the Letter of Objectum Litis, whether by authority, procedure or substance, is not proven to be contradictory to the prevailing Law Regulations and the Good Governance Principles, as intended in Article 53 paragraph (2) letter a and b Law Number 5 Year 1986 on State Administrative Court. While the Decision Letter of Objects Dispute was contradictory to the Regulation and AUPB Thus the disciplinary submission of lower rank demotion to the Plaintiff is not appropriate.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman