Update Artikelilmiah: 20142

ITA TIARA KASIH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Ketentuan hukum mengenai suaka sangatlah sedikit termasuk ketentuan hukum mengenai suaka diplomatik. Hanya beberapa aturan saja yang mengatur mengenai suaka diplomatik seperti Konvensi Wina 1961 Pasal 41 ayat 3 dan Konvensi Havana 1928 tentang suaka diplomatik. Meski pengaturannya sedikit, tetapi pada praktiknya hal itu tidak menghambat negara ataupun perwakilan diplomatik untuk memberikan suaka kepada orang yang meminta suaka. Sebagai contoh adalah kasus suaka diplomatik Victor Raul Haya De La Torre di mana dirinya mendapat suaka diplomatik dari perwakilan diplomatik Kolombia yang bertugas di Lima, ibu kota Peru pada tahun 1948. Haya De La Torre meminta suaka kepada perwakilan diplomatik Kolombia setelah pemberontakan terhadap Peru gagal dilakukan dan pemerintah Peru telah menjatuhkan hukuman kepadanya. Pemberian suaka yang dilakukan perwakilan diplomatik Kolombia membuat pemerintah Peru tidak senang sehingga timbul konflik antara kedua negara tersebut, yang menyebabkan kedua negara tersebut menyerahkan sengketa tersebut kepada Mahkamah Internasional setelah kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
	Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian yaitu Unit Pelayanan Tekhnis (UPT) Universitas Jenderal Soedirman dan Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu beberapa literatur, aturan perundang-undangan serta situs internet sebagai pelengkap sumber data. Metode pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Metode pengolahan data adalah deskriptif analitis. Terakhir, metode analisis menggunakan normatif kualitatif.
	Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu tidak banyak aturan hukum yang mengatur tentang suaka khususnya Suaka Diplomatik. Pada perkembangannya, suaka telah diakui dan telah diatur dalam beberapa aturan Hukum Internasional misalnya dalam ketentuan internasional yang bersifat universal seperti Konvensi Wina 1961 Pasal  41 ayat 3 sementara dalam ketentuan internasional yang bersifat regional seperti Konvensi havana 1928 tentang suaka diplomatik dan Konvensi Caracas 1954 tentang Suaka Diplomatik dan Suaka Teritorial. Dalam kasus Haya De La Torre, hakim memutuskan bahwa dengan suara bulat, gugatan utama Peru dan Kolombia tidak dapat diterima, dengan tiga belas suara berbanding satu orang, Kolombia tidak mempunyai kewajiban menyerahkan Victor Raul Haya De La Torre kepada Peru, dan dengan suara bulat, bahwa suaka yang diberikan kepada Victor Raul Haya De La Torre pada tanggal 3 Januari 1949, harus segera dihentikan/dicabut sesegera mungkin setelah putusan ini dijatuhkan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Legal provisions on asylum are very few, including the legal provisions on diplomatic asylum. Only a few rules govern the diplomatic asylum as the Vienna Convention 1961 Article 41 verse 3 and the 1928 Havana Convention on diplomatic asylum. Although the arrangements are few, but in practice it does not impede the state or diplomatic representation to grant asylum to people who ask for asylum. An example is the case of diplomatic asylum Victor Raul Haya De La Torre which he received diplomatic asylum from a Colombian diplomatic representative who served in Lima, the capital of Peru in 1948. Haya De La Torre requested asylum for Colombian diplomatic representation after a rebellion against Peru failed and the Peruvian government has sentenced him. The granting of asylum by Colombian diplomatic representatives has make Peruvian government unhappy resulting in a conflict between both countries, causing both countries hand over the dispute to International Court of Justice after both sides did not reached a mutual agreement to settle the dispute.
The approaching method used in this research is normative juridical with case approach. The research specification used is analytical descriptive. The research location is Unit Pelayanan Tekhnis (UPT) of Jenderal Soedirman University and Pusat Informasi Ilmiah (PII) Law Faculty of Jenderal Soedirman University. Sources of data used are secondary data that is some literature, rules of legislation and internet sites as a complement of data sources. Methods of data collection is through literature study. Data processing method is descriptive analytical. Finally, the analytical method uses qualitative normative.
The conclusion that can be drawn from this research is that there are not many legal rules governing asylum especially Diplomatic Asylum. On its development, asylum has been recognized and regulated in several rules of International Law such as in universal international provisions such as Vienna Convention 1961 Article 41 paragraph 3 while in regional international provisions such Havana Convention1928 on diplomatic asylum and the 1954 Caracas Convention on Diplomatic Asylum and Territorial Asylum. In the case of Haya De La Torre, the judge decide that unanimously, Peru's and Colombia's main claims are unacceptable, with thirteen votes to one, Colombia has no obligation to assign Victor Raul Haya De La Torre to Peru, and unanimously, that the asylum given to Victor Raul Haya De La Torre on 3 January 1949 shall be stopped immediately as soon as possible after this ruling has been dropped .

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman