Update Artikelilmiah: 20110

MUHAMMAD SHUBHI FAJRULLAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Putusnya perkawinan karena perceraian tidak  memutus kewajiban orang tua atas anak mereka. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan si anak, akan tetapi dapat menjadi masalah apabila ibu dan bapak tersebut berebut hadhanah. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam  disebutkan bahwa pemegang hadhanah utama anak belum mumayyiz diberikan kepada ibu, namun pemberian hadhanah kepada ibu tersebut juga memiliki batasan dan halangan, karenanya ibu tidak secara mutlak selalu berhak untuk mengasuh anak belum mumayyiz apabila terjadi perceraian.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian hadhanah pada Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 154/Pdt.G/2011/PA.Plk. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 154/Pdt.G/2011/PA.Plk berbeda dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa orang non-muslim tidak berhak atas hak asuh anak muslim, Majelis Hakim juga sama sekali tidak mempertimbangkan agama yang dianut si anak, oleh karena itu menurut peneliti  seyogyanya hakim lebih tepat dalam pertimbangan hukumnya menambahkan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hadits-Hadits Shahih Rasulullah Shallallahu `alaihi Wa Sallam yang berkaitan dengan hak asuh anak, dan Kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq yang berisi tentang syarat seorang pemegang hak asuh anak.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The break up of marriage due to divorce isn't eliminate the obligation of parents to their children.  Mother or father remains obliged to nurture and educate their children for the sake of the children, but it can be a problem if the mother and father are fighting for hadhanah. Compilation of Islamic Law already mentioned that the child's main hadhanah holder hasn’t  been mumayyiz given to the mother, but the provision of hadhanah to the mother also has limits and obstacles, hence the mother isn’t absolutely always entitled to take care of the child hasn’t  mumayyiz in case of divorce.
The problem in this research is how the judge's judicial consideration in giving hadhanah to Religious Court Palangkaraya on the decision Number 154/Pdt.G/2011/PA.Plk. This study uses the normative juridical approach.
The results of the research show that the decision of the Religious Court of Palangkaraya Number 154/Pdt.G /2011/PA.Plk is different from the Jurisprudence of the Supreme Court of Indonesia Number 210/ K /AG/1996 containing legal abstraction that non-Muslims aren’t entitled to child custody Muslim. The panel of judges also didn’t consider the religion of the child, other than that, according to the researchers, the judges should be more appropriate in legal considerations to adding Article 1 number 11 and Article 6 Law Number 35 Year 2014 About Child Protection, Article 156 letter c Compilation of Islamic Law, Hadits-Hadits Sahih Rasulullah sallallaahu `alaihi Wa Sallam that related with child custody, and the Book of Fiqh Sunnah by Sayyid Sabiq which contains the conditions of a child custody holder.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman