Home
Login.
Artikelilmiahs
20050
Update
DIMAS PUTRA RAHMATULLAH
NIM
Judul Artikel
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA KELISTRIKAN SEBAGAI KONSUMEN ATAS KERUGIAN AKIBAT BIAYA ADMINISTRASI DARI SISTEM PAYMENT POINT ONLINE BANK (PPOB) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 773 K/PDT.SUS-BPSK/2015)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
ABSTRAK Penelitian ini mengambil judul “Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa kelistrikan sebagai konsumen atas kerugian akibat biaya administrasi dari sistem Payment Point Online Bank (PPOB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan MA Nomor 773 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa kelistrikan akibat adanya biaya administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan situs-situs. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dimana menjelaskan uraian-uraian fakta hukum kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 773 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 27 Januari 2016 adalah Menolak permohonan Kasasi PT PLN Batam dan harus mengembalikan uang biaya administrasi bank yang dibayarkan oleh Eliyas Langoday selaku konsumen jasa kelistrikan. Putusan Hakim tersebut sudah sesuai karena PT PLN Batam sudah melanggar hak konsumen berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentang informasi yang benar, jelas, dan jujur dan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Abtrak (Bhs. Inggris)
ABSTRACT This research takes the title of "legal protection against users of electricity services as consumers for losses due to administrative costs of Payment Point Online Bank (PPOB) system based on Law Number 8 Year [999 on Consumer Protection (Study of Supreme Court Decision Number 773 K / Pdt.Sus -BPSK / 20l5) "This research was conducted to analyze how the legal protection of electricity service users due to the cost of administration based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Approach method used normative juridical approach method. And used secondary data in the form of literature books, legislation. official documents and websites. Data analysis used descriptive analysis, which explains the description of legal facts and then associated with the results of existing research. Judges' Consideration of the Supreme Court Decision Number 773 K / PdtSus-BPSK / 2015 dated 27 January 2016 is Rejected the Request of Cash of PT PLN Batam and must refund the bank administrative fee paid by Eliyas Langoday as electricity service consumer. The judge's decision is appropriate because PT PLN Batam has violated the consumer right under Article 4 letter c of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection concerning true, clear and honest information and in Article 29 paragraph (1) letter c of Law no. 30 Year 2009 on Electricity.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save