Update Artikelilmiah: 19606

DANARSO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji masalah aspek larangan pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui pokok pertimbangan Mahkamah Agung yang telah dirumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjaun kembali terhadap putusan praperadilan dan untuk mengetahui pelaksanan putusan praperadilan dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50PK/PID.SUS/2016.
	Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif.                        Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bersifat kepustakaan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder ini dapat melalui studi kepustakaan (library research) yaitu mempelajari, memahami, mengidentifikasi dan mencatat literature, peraturan perundang-undangan serta tata-cara yang behubungan dengan masalah penelitian. 
Permohonan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indnesia terhadap Putusan Praperadilan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 4 tahun 2016 adalah Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali terhadap Praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung. 
Upaya yang dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan dalam putusan praperadilan dan merugikan pihak yang berperkara, adalah pengawasan oleh Mahkamah Agung yang meliputi kewenangan untuk Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugas Praperadilan dan Meminta keterangan tentang teknis pemeriksaan Praperadilan dan Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan Praperadilan yang menyimpang secara fundamental.
Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, upaya hukum Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya yang terbatas pada putusan pokok perkara berupa putusan pemidanaan dan Dalam memutus Peninjauan Kembali (PK) pemeriksaan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil  pertama pakah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki meteri perkara kedua Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan pemohon, tidak menggugurkan kewenangan penyidik dalam menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi. setelah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang berkaitan dengan materi perkara.
 
Kata kunci : Peninjaun Kembali, Praperadilan

Abtrak (Bhs. Inggris)

SUMMARY

This research examined the prohibition aspect problem of proposing review of court decision for the  pre court  decision. The  purpose of this research was to  find out the primary  consideration of Supreme Court that had been formulated  in the Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia (Perma) Number 4 in 2016  about the  prohibition of   review of court decision to the pre court decision and  to   find out the implementation of  pre  court decision   in the  decision of the Review of Supreme Court of Republic Of Indonesia Number 50PK/PID.SUS/2016.    
		This research used the normative law approach. Source of data in this research as  secondary data that had   the  literature  characteristic and legal document that  related with the  main problem.  Secondary data  was usually  it had been  arranged   in the form of  documents. This secondary data could  through  the  library  research that  was  learn, understand, identify and record  the literature,  legislation regulation and  the ways  that related with this research problem.  
The request of  Review of Court Decision by Supreme Court of Republic of Indonesia to the Decision of Pre Court  in the Article 3 Regulation of Supreme Court (PERMA) Number 4 in 2016  was the Decision of Pre Court that  could not  proposed of review to  court  decision.  The request of review of  court decision to the pre court  was  explained  that it  could not  be accepted   with the  decision of Head of Public Court  and  case  files were not sent  to Supreme Court.  
The effort  that  could be  conducted if there  was  a  mistake  in the  pre court decision and damage or make financial loss other side  that were   being  incase, it  was  controlling by Supreme Court  that  involved the  authority to control  the  behavior  and  attitude of  judges   in doing the duty of pre court  and  asked the  information about the  technical  checking  of  pre court  and   gave  the  clue, suggestion, or warning  that  were considered  important to the decision of pre court  that  deviated  from the fundamental.     
The  certainty Article 263 (1)  KUHAP (Criminal Code), the  law effort of Review of Court Decision just could be conducted  by the  suspect  that  was  limited  in the primary case   as the decision of jail punishment. 
In deciding the Review of Court Decision (PK)  the  checking  of pre  court  related with  legality of the court decision of suspect  it just  appraised the   formal aspect, first  there  was  at least two evidence tool that  legal and  not  entering the case material, second the pre court decision that agreed the request of  suspect it  did not stop the authority of investigator in determining the  suspect as the suspect again. After fulfilling at least two evidence tools that was legal and related with the case material. 
 
Keywords: Review of Court Decision, Pre Court

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman