Home
Login.
Artikelilmiahs
19457
Update
ZABDI YOSUA DAUD BALANG
NIM
Judul Artikel
EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BANYUMAS
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui bagaimana evaluasi implementasi perda nomor 14 tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyumas. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana aspek politik seperti kepentingan aktor yang muncul dalam evaluasi implementasi perda nomor 14 tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dapat berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif Miles dan Huberman. Sedangkan validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian, impelementasi perda nomor 14 tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame ternyata masih perlu di evaluasi. Mulai dari kecurangan yang melibatkan birokrasi dengan pengusaha dan pengusaha yang memanfaatkan kesempatan sebagai kepentingan komersialisme. Kecurangan birokrasi yaitu pemberian pelayanan istimewa dari birokrat kepada pengusaha sehingga pengusaha mendapatkan pelayanan yang cepat. Selain itu adapun kelemahan di bidang pengawasan yang berdampak pada banyaknya reklame ilegal yang masih terpasang, kelemahan tersebut seperti terbatasnya anggaran dari pemerintah untuk biaya penertiban reklame yang dilakukan oleh pihak Satpol PP. Kepentingan aktor juga menjadi salah satu permasalahan yang ada dalam implementasi perda ini, adanya aktor-aktor yang saling berebut citra politik dalam implementasi perda ini contohnya saja pihak pemrakarsa perda ini yaitu Dinas Cipta Karya, DPPKAD dan BPMPP dapat dikatakan mempunyai kepentingan masing-masing di dalamnya. Selain itu penyelenggaraan reklame menjadi lahan birokrasi untuk mencari keuntungan dibalik proses penyelenggaraan reklame ini. Pengusaha berebut akses perijinan pemasangan reklame dengan melakukan loby dan suap dengan tujuan lulus syarat ijin pemasangan. Menanggapi problematika tersebut, maka perda ini perlu di evaluasi karena hal ini banyak dikeluhkan oleh pihak pemerintah maupun swasta.
Abtrak (Bhs. Inggris)
The purpose of this research is to assess and knowing how evaluation implementation of regulation no 14 2014 about advertisement organizing in district banyumas . Then this study aims to to understand how to political aspects like interests actor who appeared in evaluation implementation of regulation no 14 2014 about advertisement organizing in district banyumas . Methods used in research this is the method the qualitative study with the approach phenomenology. Research locations was conducted in kabupaten banyumas . Technique data collection in this research was in-depth interviews, observation, and documentation. A source of data can be in the form of primary and secondary data. Analysis techniques the data used analytics miles and huberman interactive . While the validity of the data used technique triangulation data . Based on the research done , impelementasi bylaw no 14 2014 about advertisement organizing there are still needs to be evaluation . Starting from cheating involving bureaucracy and the company and entrepreneurs who took the opportunity as interests of commercialism. Cheating bureaucracy that give service privilege of bureaucrats to businesspeople, so that entrepreneurs rapid treatment . In addition the weakness of supervision resulting in many illegal advertisement still attached, this weakness such as limited government budget for the cost of commercial control conducted by the officers. The interests of actor also became one of the existing problems for the implementation of this regulation , the actors mutually scrambling image political implementation of regulation this is the example just the initiators this regulation were dept. of Cipta Karya , DPPKAD and BPMPP can possibly have the interests of each in it . Besides implementation of advertising bureaucratic into land for profit in the process of are. Entrepreneurs scrambling access licensing the installation of ads by doing loby and bribery for the purpose pass requirements permission the installation . Responding to the problems, so this regulation need to evaluate in because it is much complained by the government and private.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save