Update Artikelilmiah: 19299

ASTI ICHTARANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Keabsahan tindak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merencanakan program normalisasi sungai ciliwung, ditempatkan pada wilayah Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012, dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2181 Tahun 2014, setelah lewatnya waktu pelaksanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap melaksanakan proyek normalisasi sungai ciliwung dengan mekanisme pengadaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dan melakukan penggusuran lahan dan bagungan wilayah bukit duri dengan diterbitkannya Surat Peringatan oleh Kepala Satpol PP pada saat persidangan berlansung.
Metode Pendekatan yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan situs internet. Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya penyalah gunaan wewenang pemerintah dan tindakan pemerintah yang tidak sesuai prosedur sehingga berakibat hukum merugikan masyarakat secara materil maupun imateril.
 Tindakan Pemerintah terhadap pelaksanaan proyek normalisasi sungai ciliwung  di Provinsi DKI Jakarta, tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi asas Hukum Administrasi Negara yaitu Asas de tournement de puvoir dan Asas Legalitas. Implikasi hukum yang diciptakan atas adanya pelaksanaan proyek normalisasi sungai ciliwung berupa Surat Peringatan Kepala Satpol PP kota Jakarta Selatan dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi persyaratan dalam pembuatan peringatan tertulis dan tidak memenuhi asas kepastian hukum.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The legitimacy of the Jakarta Provincial Government to plan the normalization program of Ciliwung River is placed in Bukit Duri area, Tebet subdistrict, South Jakarta which was stated in Jakarta Provincial Regulation Number 1 of 2012 and extended by Decree of Jakarta Governor  Number 2181/2014. After  the implementation time runs out, the Jakarta Provincial Government continues to carry out the normalization project of Ciliwung River with the procurement mechanism as stipulated in Law Number 2 of 2012, and conduct land evictions and building of Bukit Duri Hill areas with the issuance of Warning Letter by the Head of Satpol PP during the trial.
	Method Approach used is method of  legal research with approach of legislation, data used is secondary data in the form of legislation, book, and internet site. This study explains that the existence of abuse of government authority and government actions that are not appropriate with procedures so it has legal consequence  harms the society both materil and imateril.
 	The Government's action on the implementation of the normalization project of the Ciliwung River in DKI Jakarta Province is not in accordance with the procedures and provisions stipulated in the laws and regulations and does not meet the principles of the State Administration Law namely the de tournement de puvoir Principles and Legality Principles. Legal implications created for the implementation of the normalization project of Ciliwung River in the form of Warning Letter of Satpol PP of South Jakarta is considered never exist because it does not meet the requirements in making written warning and does not meet the principle of legal certainty.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman