Update Artikelilmiah: 19293

FADHILA SURYANTINI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI PUSKESMAS KABUPATEN BANYUMAS

Fadhila Suryantini, Arif Kurniawan, Aris Dwi Susilarto

Latar Belakang : Implementasi kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas Kabupaten Banyumas di mulai pada saat 9 Juni 2014 dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas No 900/758/2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 39 puskesmas, 1 laboratorium kesehatan dan 3 balai kesehatan telah ditetapkan statusnya menjadi BLUD bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan BLUD di Pukesmas Kabupaten Banyumas.

Metodologi : Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan desain naratif.

Hasil Penelitian : 1) Implementasi kebijakan BLUD di Puskesmas Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan Perbup No 89 tahun 2014, namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan Permendagri No 61 tahun 2007. 2)  Di Puskesmas Pekuncen masih kekurangan jumlah tenaga perawat berdasarkan rasio jumlah penduduk, sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan BLUD ini menjadi lebih baik. 3) Perencanaan Puskesmas BLUD dengan menyusun RBA,  Pengelola BLUD yang lebih memahami kebijakan BLUD, SPI belum berjalan di Puskesmas, Tim penilai BLUD untuk tahun 2014 dengan 2017 berbeda. 4) Capaian SPM tidak berbanding lurus dengan kebijakan BLUD, namun kinerja meningkat, Laporan keuangan pada kebijakan BLUD di Puskesmas ada 2 yaitu SAK dan SAP, Penilaian yang dilakukan oleh tim penilai berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2759/SJ.

Kesimpulan : Implementasi Kebijakan BLUD di Puskesmas Kabupaten Banyumas masih perlu dilengkapi dengan produk hukum yang lengkap serta relevan dengan keadaan zaman.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
 
IMPLEMENTATION OF LOCAL PUBLIC SERVICE AGENCY (BLUD) AT  BANYUMAS REGENCY PRIMARY HEALTH SERVICES

Fadhila Suryantini, Arif Kurniawan, Aris Dwi Susilarto

Background : Implementation of Local Public Service Agency (BLUD) in primary health services at Banyumas Regency started on 9th June 2014 with the Degree of the Regional Head No 900/758/2014 about Technical Guides for Financial Management of Local Public Service Agency (BLUD) at Technical Implementation Unit in Banyumas Regency Health Department that consist  of 39 primary health services, 1 health laboratory, and 3 health services have been set up status to be Local Public Service Agency (BLUD). This research was purpose to know and describe about the implementation Local Public Sevice Agency (BLUD) in the primary health services at Banyumas Regency.

Method : This research was a qualitative approach, using narrative design

Result : 1) Implementation of BLUD policy in the primary health services at Banyumas Regency has been suitable with Regulation of Regional Head No. 89/2014, but there were some things that have not complied with the Ministry of Domestic Affairs Regulation (Permendagri) No 61/2007. 2) Role of BKD, Section of Legal Section, Health Department and Head Of Primary Health Services according to their basic task and functions. 3) Pekuncen and II Purwokerto Timur Primary Health Services still have human resources that not suitable with the qualifications and in Pekuncen primary health services still lacks number of nurses based on population ratio, the facilities and infrastructure at implementation of BLUD policy is better and the source of funds from capitation and cash payment. 4) Planning of BLUD policy primary health services by preparing RBA, Organization relationship between primary health services and Health Department has been suitable with Regulation of Regional Head No. 89/2014 article 28,  BLUD managers who get better understand about BLUD, Remuneration system based on Regulation of Regional Head No 30/2014, Recruitment of non civil servant BLUD based on Regulation of Regional Head No 36/2016, SPI not yet done in primary health services at Banyumas Regency,  BLUD assesment team 2014 with 2017 was different. 5) SPM Achievements was not directly with BLUD policy but the performance is increased, There were 2 financial statements on BLUD policy SAK and SAP, Assesment by the assessment team based on circular letter of ministry of Domestic Affairs Regulation (Permendagri) No 900/279/SJ.

Conclusion: The implementation of BLUD at Banyumas Regency in primary health services still need complete regulation and relevant to the conditions of the times.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman