Update Artikelilmiah: 19198

BILL ANDEREAS SIPAHUTAR

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  Adminstrasi Pemerintahan mempunyai suatu rezim baru yang mengatur tentang Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif pada Pasal 53. Hal tersebut menjadi perbincangan karena suatu perlawanan pengertian (a contrario) dari rezim Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Peratun. Peratun mempunyai kewenangan dalam memutus sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif diatur sidang beracaranya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif bedasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, menganalisis sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara dikaterogikan dalam Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif bedasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 serta untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif.
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan analisis. Data yang digunakan adalah data primer berupa putusan pengadilan dan data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur dan situs-situs internet.
Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini yaitu Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif bedasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, Pejabat dan/atau Badan Tata Usaha Negara wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Adminsitrasi Pemerintahan serta Pejabat/Badan Tata Usaha Negara dalam melakukan tindakan wajib melihat dari Peraturan Perundang-Undangan dalam substansi, prosedur maupun kewenangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Since an inception of Act number 30 of 2014 about Government Administrative has new regime that arrange Judgment Administrative Law Positive Fictitious in article 53. It becomes debate because a contrario from regime Judgment Administrative Law Negative Fictitious that regulated in article 3 Regulation Administrative Law Act. Administrative court has authority in decide a dispute of judgment administrative law positive fictitious is arranged trial lawyers in regulation of supreme court number 5 year 2015. The purpose of this thesis is find out the completion of dispute judgment administrative law positive fictitious based on regulation of supreme court of Indonesia number 5 year 2015, analyzing silence of State Administration Officer categorized in judgment administrative law positive fictitious based on regulation of supreme court of Indonesia number 5 year 2015 and analyzing judge legal consideration in decide dispute judgment administrative law positive fictitious. 
Approach method that used is approach method juridical normative with legislation approach and analysis. Data that is used is primary data in the form of court ruling and secondary data is legislation, literary works, and internet sources.
In conclusion of this thesis is the completion of dispute judgment administrative law positive fictitious based on regulation of supreme court of Indonesia number 5 year 2015, State Administration Officer must regard provision in 53 Government Administrative Act and State Administration Officer in order to act must observe from legislation in  substance, procedur, authority and Government General Principles.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman