Update Artikelilmiah: 19171

TIMOTIUS PATI MANGARANAP

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini mengkaji hubungan pengawasan produk hukum daerah antara pemerintah dan pemerintah  daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dengan fokus utama pada pengkajian konsistensi dan kesesuaian UU Pemerintahan Daerah dan UU Pajak dan Retribusi Daerah dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pengawasan produk hukum daerah. Tulisan ini menilai konstitusionalitas landasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan sudut pandang konstitusionalitas dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan.
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin menegaskan hubungan yang sentralistik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu dampak yang signifikan dari perubahan itu terletak pada kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Kondisi itu semakin memperkuat posisi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Di satu sisi, hal tersebut mempertegas konsep negara kesatuan, tetapi di sisi lain semakin membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Keduanya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan pengawasan juga berdampak kepada kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pusat. Hal itu tidak bisa sekedar dilihat dari aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga berkaitan dengan perspektif perundang-undangan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study examines the relationship of supervision of local legal products between the government and regional governments within the unitary state of the Republic of Indonesia, with a primary focus on the assessment of the consistency and conformity of the Regional Government Law and the Law on Regional Taxes and Levies with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the supervision of local legal products. This paper assesses the constitutionality of regulatory basis in Law Number 23 Year 2014 on Regional Government with the viewpoint of constitutionality and decentralization within the framework of the Unitary State.
The amendment of Law Number 32 Year 2004 to Law Number 23 Year 2014 on Regional Government further emphasized the centralized relationship between the central government and local government. One significant impact of the change lies in the authority of central government oversight of local regulations established by local governments. The condition further strengthens the central government's position on local government. On the one hand, it reinforces the concept of a unitary state, but on the other hand further limits the authority of local governments in implementing regional autonomy. Both are mandated by the 1945 Constitution. The authority of oversight also has an impact on the authority of the cancellation of regional regulations by the central government. It can not simply be seen from the aspect of the relationship between central and local government, but also related to the perspective of legislation.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman