Update Artikelilmiah: 18660

DWI INDRA SETIAWAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Sengketa Tata Usaha Negara dapat terjadi dalam berbagai urusan Pemerintah antara lain dalam Pemilihan Kepala Desa. Salah satu Sengketa Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa terdapat dalam putusan Nomor 42/G/2013/PTUN.SMG. Adanya kekeliruan dalam pembuatan Berita Acara penghitungan suara, menimbulkan konsekuensi yuridis, yang mengakibatkan batalnya Surat Keputusan Objek Sengketa. Dalam hal ini Peneliti tertarik meneliti mengenai prosedur pemelihan Kepala Desa di Kabupaten Klaten, serta mengenai keabsahan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur, dan substansi serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Metode analisi yang digunakan adalah kualitatif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa dari aspek substansi penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat dimana dalam pembuatan Berita Acara betentangan dengan peraturan perundangan-undangan serta tindakan Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, dan Asas Kecermatan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The state administration court case may occur in various government affairs such as in a village chief election. One of the state administration disputes related to the village chief election is found in decision number 42/G/2013/PTUN.SMG. The existence of error in the making of the minutes of vote counting, has juridical consequences, which resulted in the cancellation of the decision letter of the dispute object. In this case, the researcher is interested in researching the procedure of village chief election in Klaten Regency, as well as on the validity of the dispute resolution letter from the aspect of authority, procedure, and substance of the good governance principles.
In order to answer that problems, the method which used in this research is normative juridical research with approach of legislation. The analytical method is qualitative.
The result of research states that from the aspect of substance of the decision letter issuance dispute object by the defendant wherein the making of the minutes of conflict with the legislation and the actions of the defendant also break up the good principles of good governance, i.e. the principle of legal certainty, principle of professionality, and the principle of accuracy.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman